Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan mengatakan, aset TMII berupa tanah mencapai Rp 20,5 triliun.

Nilai tersebut diketahui setelah Kemenkeu melakukan inventarisasi aset dan revaluasi aset.

"Di sana banyak jenis barangnya, tanahnya milik negara sudah bersertifikat dengan hak pakai Rp 20,5 triliun nilai tanahnya. Itu baru tanahnya saja," kata Encep dalam konferensi video, Jumat (16/4/2021).

Encep menuturkan, pihaknya kini masih menginventarisasi aset tempat wisata tersebut. Bukan hanya Barang Milik Negara (BMN), di dalamnya ada aset milik daerah (Barang Milik Daerah/BMD) dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan badan pengelola.

"Di situ banyak, ada sepuluh K/L, ada museum inovasi, ada 31 anjungan, ada kerja sama dengan mitra. Dan teman-teman sekarang sedang mengecek detilnya," ucap dia.

Pengecekan juga termasuk mendata pihak mana saja yang diajak bekerja sama, bentuk kerja sama, panjang waktu kontrak kerja sama, dan jumlah karyawan.

Nantinya, penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita ke negara diberi waktu hingga 3 bulan mendatang.

"Semua menyangkut orang, barang, dan uang, nanti akan diaudit. Meneliti semua tanahnya, bangunannya, kerjasama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, baru setelah jelas kita lakukan serah terima," ucap Encep.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Perpres tersebut pun telah diundangkan pada 1 April 2021.

Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg, maka penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII, maka Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII kepada Kemensetneg

Selain itu, Perpres juga mengatur bahwa Kemensetneg dalam pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.