Dana Mampet di Pemda, BPS: Konsumsi Pemerintah di Kuartal I Terhambat

Tercatat konsumsi pemerintah tumbuh 2,96 persen secara tahunan (year on year/yoy) berkat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat masing-masing sebesar 40,51 persen dan 16,52 persen.

Namun Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, belanja pemerintah sebetulnya bisa naik lebih tinggi. Sayangnya, realisasi itu terhambat gara-gara Pemerintah Daerah (Pemda) belum menggelontorkan APBD secara masif.

"Satu hal yang agak terhambat adalah realisasi APBD. Di mana belanja barang, jasa, dan pegawai dari APBD mengalami kontraksi," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Suhariyanto merinci, pemerintah pusat melalui anggaran APBN sudah masif membelanjakan di tiap-tiap komponen. Tak heran, semua komponen seperti konsumsi kolektif dan konsumsi individu mengalami kenaikan, kecuali untuk perjalanan dinas yang dibatasi.

Pengeluaran konsumsi kolektif dan individu ini lebih banyak terjadi pada belanja barang non operasional, khususnya untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti pengadaan obat-obatan dan vaksin.

Belanja bantuan sosial yang meningkat juga disebabkan oleh belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

"Maka itu Pak Presiden mengingatkan agar daerah dapat segera mencairkan dan merealisasikan anggaran yang ada. Dan kalau itu bisa direalisasi, konsumsi pemerintah akan membantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup kuat," pungkas Suhariyanto.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih mengendap di perbankan. Padahal pemerintah pusat berharap Pemda segera merealisasikan anggaran tersebut.

Tito meminta Pemda untuk menggelontorkan dana per kuartal, bukan hanya tinggi di akhir tahun. Pemda harus memiliki target belanja per kuartal.

Agar Pemda mau menggelontorkan dana, Tito meminta Menteri Keuangan untuk menahan transfer ke daerah bila daerah tersebut belum membelanjakan anggaran. Nantinya transfer ke daerah ini akan melihat kinerja masing-masing Pemda dalam mengakselerasi APBD-nya.

"Kalau sampai ada yang enggak bergerak dananya, maka daerah-daerah itu saya minta ke Menkeu, kita gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi kalau kinerjanya enggak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, lebih baik dibelanjakan dulu," pungkas Tito dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).