Survei IDEAS: 20 Persen Keluarga Miskin di Metropolitan Tidak Pernah Terima Bansos Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa masih terdapat 20 persen keluarga miskin di wilayah metropolitan, yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial, tetapi belum pernah menerimanya sama sekali selama masa pandemi, baik dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

Survei tersebut digelar di lima wilayah aglomerasi utama di Indonesia yaitu Jabodetabek, Semarang Raya, Surabaya Raya, Medan Raya dan Makassar Raya pada awal 2021.

Survei dilakukan terhadap 1.013 kepala keluarga miskin secara tatap muka.

"Dengan responden seluruhnya adalah keluarga miskin yang berlokasi di lima wilayah aglomerasi utama, seharusnya tidak sulit untuk diidentifikasi dan dijangkau, ditambah waktu survei dilakukan sepuluh bulan setelah pandemi melanda, tingkat exclusion error sebesar 20 persen ini sangat mengkhawatirkan," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya pada kamis (10/6/2021).

Yusuf mengatakan, celah exclusion error sebesar 20 persen ini tidak mampu ditutup seluruhnya oleh bantuan sosial dari sumber selain pemerintah.

"Dari 20 persen responden yang tidak tercakup oleh bansos dari pemerintah, hanya 6,8 persen saja yang mampu ditutup oleh bansos dari institusi nonpemerintah dan lingkungan terdekat, sedangkan 13,2 persen sisanya sama sekali tidak pernah menerima bansos apapun di masa pandemi," ujar dia.

Dari responden penerima bansos pemerintah pusat di masa pandemi, mayoritas responden menerima bansos diskon listrik PLN 52 persen dan program keluarga harapan (PKH) 36,1 persen.

Diikuti kemudian dengan kartu sembako (BPNT) 22,9 persen, bansos tunai 12,8 persen, BLT UMKM 3,3 persen dan kartu prakerja 2,1 persen.

IDEAS menilai, dengan cakupan program dengan sasaran yang paling tinggi sebesar 52 persen, bansos diskon listrik PLN sangat layak untuk dipertahankan selama masa pandemi.

Menjadi memprihatinkan ketika program diskon listrik ini justru dihentikan oleh pemerintah di semester II 2021 ini.

Yusuf menambahkan, justru program yang cakupannya sangat rendah, seperti Kartu Prakerja yang hanya 2,1 persen dipertahankan bahkan dengan anggaran yang sangat besar.

Penerima satu bansos mencapai 63,4 persen, yaitu bansos pemerintah pusat 45,6 persen, pemerintah provinsi 5,0 persen, pemerintah kabupaten-kota 7,0 persen dan BLT Desa 5,7 persen.

Sedangkan 16,6 persen responden menerima lebih dari satu bansos.

Menurut dia, dibutuhkan reformasi sistem bansos di masa pandemi, dimana bansos dituntut tepat sasaran dan tepat waktu secara sempurna.

Di masa pandemi, inclusion error dapat diabaikan, namun sebaliknya tingkat toleransi terhadap exclusion error harus sangat minimal, mendekati nol.

"Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder masyarakat sipil yang kredibel, seperti Lembaga Amil Zakat, menjadi penting dan tak terelakkan untuk meningkatkan ketepat-sasaran dari bansos, agar tidak ada satupun keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," ucap Yusuf.