Buruh: Indonesia Kembali Jadi Negara Lower Middle Income karena Kebijakan Upah Murah

Laporan tersebut menyebut, Gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi 3.870 dollar AS per kapita per tahun. Padahal, tahun sebelumnya berada di level 4.050 dollar AS per kapita per tahun.

Menanggapi hal itu Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz, perubahan GNI ini bukan semata akibat resesi sebagai dampak Covid-19, namun terjadi akibat kebijakan upah murah yang diberlakukan pemerintah.

“Indonesia turun kelas bukan semata-mata akibat resesi yang disebabkan pandemi Covid-19. Tetapi juga dipicu oleh kebijakan upah murah yang diperlakukan Pemerintah, seperti adanya pembatasan kenaikan upah dan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral,” kata Riden Hatam Aziz melalui siaran pers, Kamis (8/7/2021).

Riden mengatakan, sejak awal tahun 2020 banyak daerah yang sudah tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK). Dia bilang, beberapa daerah yang lain seperti Jawa Barat, menetapkan UMSK tahun 2020 setelah melewati pertengahan tahun. Sementara itu, di tahun 2021 ini, hampir semua daerah tidak ada yang menetapkan UMSK.

“Ini diperparah dengan kegagalan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh selama pandemi. Karena dalam kurun waktu 2020-2021 ini banyak buruh yang dirumahkan dengan dipotong gaji, serta adanya PHK besar-besaran di berbagai sektor industry,” tambah dia.

Kondisi seperti ini dinilai memukul daya beli, yang pada ujungnya berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Riden mengimbau agar pemerintah segera memberlakukan UMSK di tahun 2021 dan mengembalikan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak.

“Jika upah semakin baik, maka daya beli masyarakat juga akan membaik. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli. Sekarang ini serba susah. Mau berjualan juga jarang ada yang membeli, karena kita semua sedang susah,” kata Riden.