Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan tertinggi memiliki kemungkinan mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan terendah.

"Mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak bisa berpartisipasi dalam teknologi digital ini dan mereka bisa tertinggal. Hampir separuh dari masyarakat dewasa di Indonesia tidak bisa mengakses internet. Dan artinya mereka tidak bisa memanfaatkan buah dari teknologi digital ini," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kahkonen dalam virtual launch Bank Dunia, Kamis (29/7/2021).

Kahkonen menyebut, penyebab utamanya karena akses keterjangkauan yang berbeda antar wilayah, meski investasi swasta dalam infrastruktur mobile broadband telah memperluas akses dan mengurangi biaya internet.

Biaya dan keterjangkauan ini menjadi penghambat penggunaan fixed broadband bagi 44 persen rumah tangga di Indonesia. Tercatat, hanya 4 persen penduduk Indonesia yang mengakses internet melalui fixed broadband. Angka ini sekaligus menunjukkan rendahnya penetrasi dibanding negara Asia Tenggara lainnya.

Padahal, pertumbuhan populasi pengguna internet yang pesat telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu perekonomian digital dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara.

Jumlah orang dewasa yang memiliki akses internet telah melonjak lebih dari tiga kali lipat dari 13 persen pada tahun 2011 menjadi 51 persen pada tahun 2019.

"Kesenjangan ini masih terasa di berbagai dimensi ruang, ekonomi, dan sosial," tutur Kahkonen.

Di samping isu keterhubungan, isu lain yang menghambat inklusifitas digital di Indonesia adalah peluang pekerjaan gig digital baru hanya terkonsentrasi pada wilayah dan sektor tertentu.

Bank Dunia menggarisbawahi, pekerjaan gig digital yang bermunculan dengan upah tinggi hanya terbatas bagi pekerja laki-laki yang tinggal di wilayah perkotaan.

"Pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi telah memanfaatkan lebih banyak peluang yang ditawarkan perekonomian digital dibandingkan pekerja dengan keterampilan yang lebih rendah," sebut Kahkonen.

Kemudian, pekerja di suatu perusahaan sektor tertentu memiliki keterbatasan untuk mengakses spektrum yang lebih luas karena tingkat adopsi perusahaan itu masih kecil. Tingkat adopsi teknologi ini makin rendah ketika melihat usaha kecil dan menengah.

Tingkat pengadopsian baru berubah saat pandemi terjadi yang memaksa dunia usaha perlu mempercepat penggunaan digital. Keterpaksaan ini pun muncul ketika didukung dengan kebijakan yang melengkapi perkembangan tersebut.

"Jadi gar teknologi digital dapat mengatasi masalah utama kesenjangan yang telah terjadi dalam jangka panjang, teknologi digital perlu diadopsi dan diterapkan secara luas oleh pemerintah," tandas Kahkonen.