Catat, Ini Janji Jokowi soal Penggunaan Duit APBN di Proyek IKN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana.

Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN. Pendaan yang dimaksud yakni bersumber dari kerja sama badan usaha swasta maupun BUMN alias skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi disela acara peresmian Gedung NasDem Tower dikutip dari Kompas TV, Kamis (24/2/2022). 

"Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” tambahnya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.

Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan ibu kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara.

Hindari utang jangka panjang

Sementara itu menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pemerintah menegaskan akan menghindari utang jangka panjang dalam pemindahan IKN.

Skema pembiayaan KPBU dan kerja sama lain akan mengikuti business model dan financial model yang tidak merugikan APBN.

Khusus tahun 2022, dana lebih banyak bersumber dari APBN. Menurut Suharso, besarannya sekitar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022.

Dana tersebut dialokasikan untuk melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dasar PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," jelas Suharso.

Tidak menggunakan dana PEN

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak menggunakan dana PEN 2022. Sebaliknya, pembangunan menggunakan anggaran yang saat ini sudah tersedia di Kementerian PUPR.

"Dan, memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres," ujar Airlangga keterangan pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM.

Menurutnya, dana PEN 2022 yang sudah diputuskan sebesar Rp 451,64 triliun. Terdiri dari tiga bidang. Meliputi bidang kesehatan Rp 125,97 triliun, dana perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun.

Dari ketiga bidang itu, ekonomi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan.

"Jadi saya sampaikan dana (pembangunan IKN) itu yang ada di Kementerian PUPR, dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," ujar dia.

Klarifikasi pernyataan Sri Mulyani

Pernyataan Airlangga ini sekaligus meluruskan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menyebut ada kemungkinan mengalokasikan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru.

Saat itu, Sri Mulyani menyebut total dana PEN yang dianggarkan dari APBN mencapai Rp 455,62 triliun. Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp Rp 178,3 triliun.

Alokasi untuk ibu kota baru bisa masuk ke pos ini, salah satunya untuk Kementerian PUPR, sehingga bisa dipakai untuk proyek pembangunan IKN yang nantinya diberi nama Kota Nusantara tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

"Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam keterangannya resminya.

Sementara itu dikutip dari laman resmi IKN, rencana skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.