Baru 12 Persen Masyarakat RI Memiliki Akses Air yang Bisa Langsung Dikonsumsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, sekitar 90,21 persen masyarakat Indonesia memiliki akses air yang dapat dikategorikan layak. Namun baru sekitar 12 persen masyarakat Indonesia yang memiliki akses air yang dapat dikategorikan aman, yakni yang butuh sekali pengolahan untuk bisa langsung dikonsumsi.

Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan di Jakarta persentase akses masyarakat terhadap air layak dapat dikatakan tinggi, yakni mencapai sekitar 99 persen. Sayangnya, akses air layak belum bisa menjawab sepenuhnya kebutuhan masyarakat.

Karena keterbatasan akses air aman yang bisa langsung dikonsumsi, maka masyarakat terpaksa mengkonsumsi air isi ulang maupun air kemasan. Hal serupa kata dia juga terjadi di kota-kota besar lainnya.

"Ada kecenderungan lain yang menguat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Karena air di sumur perlu di treatment satu kali, bergeserlah, mengandalkan air minum dalam kemasan atau isi ulang. Tapi berdasarkan studi, kualitas isi ulang jauh lebih rendah dari perpipaan. Sementara air kemasan harganya tidak terjangkau dan tidak selalu tersedia setiap saat. Artinya air minum kemasan dan isi ulang ini bukan akses," ujar Tri Dewi Virgiyanti, dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Dia pun mengakui menghadirkan air aman yang bisa langsung dikonsumsi untuk seluruh warga DKI Jakarta bukankah perkara mudah. Pasalnya Ibu Kota sendiri untuk urusan air layak, masih harus mendatangkan air dari luar kota.

Menurutnya, sumber-sumber air aman dan layak di Jakarta hanya bisa mengakomodir sekitar 6 persen dari kebutuhan warga.

Sementara itu, Direktur Pelayanan PAM JAYA Syahrul Hasan menambahkan, sekitar 64 persen warga yang mendapatkan pelayanan dari PAM Jaya. Sisanya sebanyak 36 persen belum terlayani antara lain karena Jakarta masih kekurangan sumber air baku.

Menurut dia, sumber-sumber air baku di Jakarta seperti sungai, danau maupun embung, tidak bisa menjawab pasokan untuk 36 persen warga yang belum terlayani.

PAM Jaya, lanjut dia, mempunyai target untuk mengakses semua warga Ibu Kota paling lambat pada 2030. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan tanpa bantuan pihak lain. Dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga swasta, agar 36 persen warga ibukota yang belum terlayani bisa mendapatkan akses air aman.

"Apakah swasta bisa terlibat, saya rasa dimungkinkan. Apakah nanti di pengelolaannya, atau didistribusinya," kata Syahrul Hasan.

Bantuan pihak lain menurutnya sangat dibutuhkan, terlebih karena pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama seperti pemerintah daerah lain, mengalami permasalahan di anggaran akibat pandemi. PAM Jaya sendiri menurutnya diproyeksikan baru bisa menerima penanaman modal dari pemprov paling cepat pada tahun 2026 mendatang.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menerangkan, sesuai undang-undang air diatur oleh negara. Namun untuk membantu sejumlah hal termasuk pendistribusian, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta.

"Kalau berhubungan dengan masyarakat harus (dikelola) PDAM (atau) BUMD daerah. Tapi percepatan sambungan rumah, bisa dikerjasamakan, lingkupnya membangun," ungkapnya.

Herry menambahkan, permasalahan akses air di Jakarta, sudah diatur sejak lama. Penanganan tersebut kata dia melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.

Saat ini, kata dia, yang perlu dilakukan sekarang adalah semua pihak konsisten dan mulai segera melakukan segala upaya agar target 2030 dapat tercapai.