Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Disuntik APBN Lagi?

KOMPAS.com - Pengiriman pertama rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung dan kereta inspeksi sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai informasi saja, baik trainset maupun relnya, seluruhnya diimpor dari China.

Kereta tersebut terdiri dari dua rangkaian, yakni satu rangkaian kereta cepat dan satu rangkaian kereta inspeksi. Rangkaian kereta cepat tersebut tiba setelah menempuh perjalanan dari Pelabuhan Qingdao, China.

Pihak China sendiri mengklaim rangkaian kereta yang dikirim dari negaranya ke Indonesia adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Sementara itu, pembangunan konstruksi kereta cepat hingga saat ini sudah mencapai 86 persen, di mana mega proyek ini diharapkan akan selesai dan mulai beroperasi Juni 2023.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan agar tak sampai mangkrak, pemerintah tengah menghitung pembengkakan biaya (cost overrun). Jika memungkinkan, APBN akan kembali dikucurkan.

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah disepakati mendapatkan kuncuran uang APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) melalui PT KAI (Persero) senilai Rp 4,3 triliun.

"Tahun ini kami akan memasukan cost overrun sebesar Rp 3,2 triliun. Setoran awal (PMN Rp 4,3 triliun) sudah," kata Tiko, sapaan akrabnya, dikutip dari Kontan, Sabtu (3/9/2022).

"Saat ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sedang melakukan audit kedua, semoga selesai satu atau dua minggu ini," tambah dia.

APBN ikut menanggung

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya yang sangat signifikan. Target penyelesaiannya pun molor beberapa kali,

Adapun pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan penyebab biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak.

Didiek mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhambat karena pembebasan tanah.

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Awalnya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," kata Didiek.

Sementara itu, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ini seiring terjadinya cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya, Alia Karenina, memberikan klarifikasi terkait permintaan pihak China agar APBN ikut membantu masalah keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

"Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Review BPKP memperkirakan cost overrun sebesar 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun," terang Alia dalam keterangan resminya.

Meskipun ada permintaan agar menggunakan APBN menanggung cost overrun, sambung Alia, tak lantas permohonan tersebut bisa serta merta disetujui pemerintah Indonesia.

Permintaan pihak China dan KCIC tersebut masih harus dibahas. Penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

"PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia.

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT KCIC, serta didanai oleh pinjaman dari CDB.