Mengenal Apa Itu Inflasi, Perhitungan, dan Pengendaliannya

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia (BI), perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) link ke metadata SEKI-IHK.

Meski berarti harga naik, tapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi. Hal tersebut kecuali jika kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Kelompok pengeluaran 

Berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran. Data pengelompokan tersebut didapatkan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yaitu:

Pentingnya kestabilan harga

Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, dan akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian inflasi penting, didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi tinggi dan tidak stabil akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi tinggi membuat pendapatan riil masyarakat terus turun, begitu juga standar hidup, yang akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan memunculkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Ketidakstabilan inflasi menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Perlu diketahui, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif, yang dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Pengendalian inflasi

Tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran, dikelola dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan BI.

Lebih lanjut, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran maupun yang bersifat kejutan seperti kenaikan harga minyak dunia dan gangguan panen atau banjir.

Laju inflasi yang dipengaruhi faktor kejutan, memerlukan kerjasama dan koodinasi antara Pemerintah dan BI, melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral.