Tarif Ojol Naik, MTI: Idealnya Masyarakat Beralih ke Angkutan Umum Trayek dan Terjadwal

"Idealnya pengguna ojol beralih ke angkutan umum yang bertrayek dan berjadwal," kata Harya saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Harya mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini dengan melakukan perbaikan pada sistem angkutan umum.

Ia mengatakan, pelayanan angkutan umum dengan sistem setoran tidak berkelanjutan harus segera dibenahi.

"Ini perlu segera direformasi. Sebagai contoh program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan, TransJakarta, Trans Semarang, dan Batik Solo Trans merupakan langkah awal yang baik," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya fokus membantu daerah agar operasional angkutan umum tidak terganggu dengan kenaikan harga BBM.

"Bantu keuangan mereka agar tarif angkutan tidak naik dan kualitas layanan, antara lain frekuensi bus dan waktu operasional, tidak terganggu demi konsumen yang sangat membutuhkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Harya menilai ojol online maupun pangkalan bukan angkutan yang hemat BBM sehingga pemerintah sebaiknya fokus pada angkutan umum dalam trayek yang lebih hemat BBM dan daya angkut lebih besar.

"Segera benahi kualitas layanan dengan mereformasi tuntas sistem setoran yang selama ini sudah terlalu lama dibiarkan," ucap dia.

Sebelumnya, tarif ojek online resmi naik mulai Sabtu (10/9/2022). Rata-rata kenaikan tarif mencapai 8 persen.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tarif baru ojol menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, Kemenhub menetapkan biaya sewa penggunaan aplikasi menjadi 15 persen.

Berikut rincian tarif baru ojek online berlaku efektif 10 September 2022:

Zona I (Sumatera, Jawa-selain Jabodetabek, Bali)

• Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.000/km
• Baya jasa batas atas sebesar Rp 2.500/km
• Tentang biaya jasa minimal: Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000

Zona II (Jabodetabek)

• Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.550/km
• Baya jasa batas atas sebesar Rp 2.800/km
• Tentang biaya jasa minimal: Rp 10.200 - Rp 11.200

Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)