Penyaluran Kredit Dikhawatirkan Melambat, Komisi VI DPR Minta BI Relaksasi Kebijakan GWM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid meminta Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral untuk melakukan relaksasi kebijakan tentang giro wajib ninimum (GWM). Hal itu mengingat target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023 meningkat dari Rp 373 triliun menjadi Rp 460 triliun.

"Dengan angka giro wajib minimum (GWM) saat ini yaitu 9 persen, jelas akan membuat likuiditas perbankan menyusut, dan ujungnya berdampak pada melambatnya penyaluran kredit. Karena itu, harus dilakukan relaksasi," ujar Nusron Wahid dalam keterangannya, Selasa (13/9/2023).

Seperti diketahui, GWM adalah simpanan yang wajib ditempatkan oleh perbankan di Bank Indonesia. Aturan giro minimum bank konvensional kembali dikerek menjadi 7,5 persen pada 1 Juli 2022, dan menjadi 9 persen mulai 1 September 2022.

Menurut Nusron, dengan kenaikan GWM ini dikhawatirkan bank akan mengerem kredit yang dikucurkan dengan argumentasi pemenuhan kewajiban terlebih dahulu.

"Itulah yang kemudian dikhawatirkan bisa berpengaruh pada melambatnya ekspansi dunia usaha," kata Nusron.

Dia mengungkapkan, jika tidak ada relaksasi dari BI, dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha.

"Bahkan, bisa jadi akan mengurangi juga kemampuan perbankan dalam partisipasi pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," terang Nusron.

Untuk masalah relaksasinya, Nusron mengusulkan agar Giro Wajib Minimumnya dikurangi.

"Cukup 1 persen saja. Supaya tidak memberatkan bank. Apalagi saat ini sedang tidak terjadi krisis. Inflasi juga terkendali. Sehingga tidak perlu khawatir kalau uang yang beredar berlimpah," tegasnya.

Nusron menambahkan, yang dibutuhkan negara saat ini adalah menggenjot pertumbuhan. Karena itu, dibutuhkan banyak kredit, supaya ekonomi menggeliat.

"Apalagi bank-bank Himbara juga diharuskan untuk membantu berbagai program pemerintah seperti KUR dan program-program lainnya," pungkasnya.