Wacana Penghapusan Listrik 450 VA, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Subsidi Tetap Diberikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah agar cermat dan komprehensif dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi surplus listrik (over supply) PLN. Termasuk kebijakan penghapusan listrik 450 VA.

Kalaupun pemerintah memutuskan listrik 450 VA dihapus dan mengalihkannya ke daya 900 VA, maka ia meminta agar subsidi listrik tetap diberikan.

"Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun," katanya melalui pernyataan tertulis, Rabu (14/9/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini justru heran, karena pemerintah tidak berkoordinasi kepada Komisi VII DPR RI yang menangani bidang energi tersebut dalam hal wacana penghapusan listrik 450 VA.

"Pemerintah harusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI, yang menangani masalah energi ini, sebelum mengambil kebijakan terkait listrik, yang berdampak luas bagi masyarakat. Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan kita," tegas Mulyanto.

Dalam waktu dekat, Komisi VII DPR RI akan memanggil pihak terkait meminta keterangan kebijakan penghapusan listrik 450 VA. Selain itu, Mulyanto mempertanyakan upaya pemerintah bernegosiasi terhadap perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi listrik.

“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi menegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?" tanyanya.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, pemerintah berencana menghapus penggunaan listrik 450 VA dalam rangka menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over supply.

Saat ini, PLN tengah mengalami over supply listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW). Tahun depan, akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over supply sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.

Belum lagi, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari energi baru terbarukan (EBT) yang akan masuk pada 2030. Bila ini terjadi, maka diperkirakan over supply listrik yang dihadapi oleh PLN akan semakin membengkak menjadi 41 GW.