Sri Mulyani: Negara Adidaya Tak Bisa Selesaikan Sendiri Masalah Pandemi dan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini setiap negara harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan pandemi dan perubahan iklim. Sebab menurutnya negara adidaya sekali pun tidak bisa mengatasi masalah tersebut sendirian.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit bertema Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat.

Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Sri Mulyani menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.

“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022).

Menurutnya, pengakuan tersebut membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Di samping itu, telah disepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan kontribusi semua negara dan semua lembaga, termasuk bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (capital adequacy framework/ CAF). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Ia menambahkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan pemerintah untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” kata dia.

Kemenkeu bersama beberapa special mission wehicles (SMV) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut.

Acara internasional yang digagas oleh Think20 (T20) Task Force 8 dengan P2EB UGM sebagai institusi pelaksana, menjadi ajang untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Rekomendasi itu dengan objektif utama untuk menyediakan kebijakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pasca pandemi.