Integrasi Layanan Marine, Jadi Upaya Kemenhub Tekan Biaya Logistik

Adapun upaya efisiensi logistik ini merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan transportasi laut 2020-2024, khususnya dalam mendukung konektivitas maritim nusantara dengan lebih menitikberatkan pada logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menjelaskan, upaya integrasi yang sudah mulai dilakukan yakni standarisasi layanan marine. Standarisasi ini diharapkan dapat menghadirkan kualitas pelayanan yang baik dan sama di lebih banyak pelabuhan yang ada di Indonesia.

"Adanya kualitas pelayanan prima yang terstandarisasi pada layanan marine di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi pada proses bisnis logistik di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).

Menurutnya, langkah standarisasi itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang juga perlu didukung oleh seluruh pemangku kebijakan terkait. Maka perlu adanya peningkatan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh pihak dalam memajukan transportasi laut RI.

Arif menilai, nilai efisiensi yang dicapai dari adanya kolaborasi dan integrasi itu, akan menguntungkan para pelaku bisnis logistik di industri maritim nasional.

Nantinya manfaat efisiensi juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa harga berbagai komoditas yang lebih stabil dan lebih terjangkau, baik di wilayah barat maupun timur Indonesia.

"Untuk mewujudkan hal itu, Kemenhub terus berupaya meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program Tol Laut yang telah dimulai dari tahun 2015 hingga saat ini," ungkap dia.

Ia menyebutkan, pada tahun 2022 sudah sebanyak 33 trayek tol laut yang sudah berjalan. Di samping itu, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan penggunaan Tol Laut dengan memanfaatkan digitalisasi dan reknologi informasi melalui aplikasi 'Sitolaut'.

Kendati demikian, Arif mengakui, upaya menekan biaya logistik dihadapi sejumlah tantangan, utamanya keterbatasan kemampuan APBN dan rendahnya partisipasi swasta. Selain itu, kondisi pandemi juga telah membuat perubahan besar pada implementasi teknologi, sehingga diperlukan perubahan perilaku bisnis yang lebih adaptif.

"Untuk itu, Kemenhub mengajak semua pihak berperan melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas dalam memberikan pelayanan agar lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan," kata Arif.