Luhut Kesal Perkara Tumpahan Minyak Montara di NTT Tak Kunjung Tuntas

Dia berharap, calon pemimpin yang akan datang harus mampu menyelesaikan kasus yang merugikan masyarakat NTT, lantaran sejak 2009 perkara tersebut masih terus bergulir.

"Terus terang saya kesal ini. Karena seharusnya selesai sebelum zaman Presiden Jokowi, tapi ya sudahlah kita enggak usah cari yang lalu. Kalaupun nanti pergantian pemimpin yang akan datang, ya enggak apa-apa tetap terusin," kata Luhut dalam konferensi pers secara hybrid, Kamis (24/11/2022).

Menurut Luhut, pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab melindungi masyarakat serta lingkungan dari gangguan atau dampak yang merugikan.

"Karena ini kita melindungi lingkungan dan melindungi rakyat kita. Itu tugas pemerintah, siapapun pemerintahnya, jadi enggak boleh main-main," ucap mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.

Awal Mula Perkara

Diberitakan Kompas.com sebelumnya pada 24 Juni 2021, sudah 13 tahun berlalu, masyarakat NTT belum juga menerima kompensasi dari dampak tumpahan minyak Montara.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni, mendesak Pemerintah Australia-Thailand dan PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia agar segera membayar kompensasi penuh kepada seluruh rakyat NTT.

Tumpahan minyak itu, kata Ferdi, terjadi di lepas pantai Australia Barat di Laut Timor pada Agustus 2009. Tumpahan itu mengalir selama lebih dari 70 hari. Akibatnya kata Ferdi, ribuan petani dan nelayan rumput laut serta para nelayan kehilangan mata pencaharian.