RUU PPSK Amanatkan Awasi Aset Kripto, OJK Bakal Tambah 2 Komisioner?

"Dalam UU ada dua (dewan komisiner yang ditambah), tetapi nanti kita lihat dari sisi kemampuan keuangan OJK," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/12/2022).

Mengutip draft RUU P2SK terbaru yang telah disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR RI, pada Pasal 6 disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto.

Adapun sebelumnya pengawasan aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Selain itu, tugas OJK juga bertambah yakni mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Seiring dengan penambahan tugas itu, dalam Pasal 10 RUU PPSK ditetapkan bahwa anggota dewan komisioner OJK menjadi 11 orang dari saat ini hanya 9 orang.

Penambahan itu yaitu untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota. Serta untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota.

Ia menjelaskan, anggaran untuk penambahan anggota dewan komisioner OJK itu, sepenuhnya akan berasal dari APBN. Sebab, iuran dari lembaga jasa keuangan yang masuk ke OJK, pada dasarnya memang masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Terkait proses pergantian anggota dewan komisioner OJK ke depannya, Sri Mulyani mengatakan, nantinya akan ada perubahan dari yang selama ini serentak berganti seluruhnya, maka akan menjadi satu per satu tergantung lama masa jabatannya. Ini seperti pola yang selama ini sudah berlaku di Bank Indonesia.

"Jadi tidak sekaligus semua ganti. Ini juga sama seperti BI, menimbulkan continuation (keberlanjutan) terhadap OJK sendiri. Kalau selama ini, begitu ganti, semuanya diganti ketua, wakil ketua, dan komisioner," jelasya.