Komisi VI DPR Pertanyakan Alasan Kemendag Batalkan Raker

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang seharusnya digelar di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Deddy mengingatkan bahwa Kamis ini sudah diagendakan rapat paripurna penutupan masa sidang, sedangkan belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dilansir dari Antara, Kamis (15/12/2022).

Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini, namun dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendag.

"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan)," tegasnya.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI DPR dengan mendag.

"Yang ini beda. Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," katanya.

Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI menggelar raker untuk mengevaluasi penyerapan anggaran serta kesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.

Artinya, kata Deddy, saat ini krusial, di mana Komisi VI DPR RI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siap dalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.

"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tambahnya.

Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteri yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddy menduga Zulkifli Hasan sengaja menghindar dari Komisi VI DPR RI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.

"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR," ujar Deddy.