Gapki Tak Khawatir Eropa Keluarkan Aturan Larangan Impor Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengaku tidak khawatir dengan adanya aturan Uni Eropa lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi yang melarang minyak sawit Indonesia masuk.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono optimis pasar sawit akan terus tumbuh lantaran saat ini sangat banyak industri membutuhkan minyak sawit.

“Pasar sawit itu akan tetap tumbuh karena ini kan basic need ya untuk makan, energi, industri. Jadi Indonesia ketakutan kehilangan Eropa? Tidak ya! karena pasar yang lain akan terus tumbuh dengan baik,” ujar Joko Supriyono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Menurut Joko, Eropa sebenarnya juga tidak ingin melarang sawit karena pada saat Indonesia melarang ekspor sawit pada 2022, Eropa kebingungan mencari negara pengekspor sawit akibat kebutuhan industri Eropa yang cukup tinggi.

"Buktinya pelarangan ekspor pun kebingungan dan ngejar-ngejar Presiden juga,” katanya.

Indonesia, lanjut Joko, seharusnya fokus untuk memperjuangkan sawit masuk dalam perdagangan global lantaran kuota impor sawit dari negara-negara lain terus meningkat.

Dia menyebutkan ada 10 negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yakni China, India, AS, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia.

Peringkat AS pun naik dari peringkat 5 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022.

“AS sudah 2 juta lebih, padahal dulu cuma 400.000-an,” sebut Joko.

Hal ini juga diamini oleh Direktur Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga.

Dia mengatakan, Indonesia tidak akan kehilangan pasar untuk sawit lantaran minyak sawit Indonesia tidak bisa ditiru oleh minyak yang lain.

"Biarin saja. Palm oil punya spefikasi tertentu yang tidak bisa ditiru minyak lain. Cokelat saja itu cuma pake minyak sawit dia tidak bisa kerek market share 65 persen ditargetkan di dalam negeri harus diusahakan," katanya.

Oleh sebab itu Sahat juga berharap agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mau membuat regulasi yang tepat terkait perusahan-perusahan yang buka di Indonesia.

"Kalau pabrik turunan sawit pindah sini diberi insentif. Sehingga produk hilir hdup dan nilai tambahnya tinggi. Jadi percayalah jangan terlalu khawatir dengan Uni Eropa. Kita tingkatkan produktivitas," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, ada sebanyak 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa melarang impor produk hasil perkebunan yang dihasilkan dari deforestasi hutan atau penggundulan hutan.

Indonesia sebagai salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO), juga masuk dalam beleid tersebut.