Efek Perlambatan Ekonomi Global Mulai Terasa

Pertama, neraca perdagangan (trade balance), meskipun masih bertengger di zona surplus, mulai memperlihatkan perlambatan. Ini adalah dampak dari perlambatan ekonomi global seturut terjadinya perlambatan permintaan global.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS), nilai ekspor Januari 2023 mencapai 22,31 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau turun 6,36 persen (mtm) dibanding Desember 2022.

Dari data BPS pula, terlihat, tren penurunan ekspor terus menurun sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Sementara secara tahunan, pertumbuhan ekspor Januari 2023 pun mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan Januari 2022. Pada Januari 2023, pertumbuhan ekspor 16,37 persen (yoy), sementara di bulan Januari 2022, pertumbuhan ekspor 25,32 persen (yoy).

Windfall ekspor masih berlanjut, tetapi cenderung tergerus akibat beberapa komoditas unggulan mengalami penurunan volume ekspor dan harga. Ekspor nonmigas menyumbang 93,34 persen dari total ekspor di bulan Januari 2023.

Secara sektoral, pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 0,37 miliar dolar terhadap total ekspor. Tambang dan lainnya 4,81 miliar dolar dan industri pengolahan menyumbang 15,65 miliar dolar.

Penurunan nilai ekspor komoditas besi dan baja serta minyak kelapa sawit disebabkan oleh penurunan volume ekspor, sementara untuk komoditas batu bara selain karena penurunan volume juga dipengaruhi penurunan harga.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas ke beberapa mitra dagang pada Januari 2023 dibanding Desember 2022 terjadi pada China sebesar –555,0 juta dolar, India -305,7 juta dolar, Pakistan -251,7 juta dolar, Vietnam –219,8 juta dolar, dan Jepang - 187,2 juta dolar. Penurunan ekspor komoditas ke China disebabkan negara itu membuka kembali keran impor batu bara dari Australia. Inilah yang menyebabkan permintaan China terhadap emas hitam asal Indonesia mengalami koreksi.

Setali tiga uang dengan India yang tengah memacu produksi batu bara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sementara Pakistan tengah dirundung resesi dan default yang menyebabkan permintaan ke Indonesia menjadi menurun.

Global demand shortage atas beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia juga menyebabkan turunnya nilai ekspor. Seperti harga batu bara, dari data Trading Economics, terjadi koreksi harga yang cukup dalam sebesar 84,9 persen (year to date/ytd).

Pada 1 Januari 2023, harga batu bara di pasar adalah 385,56 dolar/MT dan pada 20 Februari 2023, turun menjadi 208,47 dolar/MT. Koreksi harga yang tajam ini pula yang membuat kontribusi ekspor batu bara terhadap penerimaan ekspor Indonesia cenderung menurun.

Dinamika harga yang sama terjadi pada CPO (crude palm oil). Berdasarkan data BPS, ekspor lemak dan minyak hewani/nabati mengalami penurunan sebesar -342,2 juta dolar. Dari IndexMundi, harga sawit dolar/MT terus mengalami penurunan dari 1,056.64 dolar/MT pada Juli 2022 menjadi 940,39 dolar/MT di akhir 2022.

Saat ini harga sawit di posisi 924,25 dolar/MT. Tren harga yang turun dan di saat yang sama pemerintah masih memberlakukan pungutan ekspor sawit 7,17 persen. Inilah yang membuat kontribusi ekspor sawit terhadap ekspor cenderung lambat dan terjadi penumpukan pasokan.

Tren penurunan yang sama juga terjadi pada kontribusi ekspor komoditas lain seperti bijih besi, nikel, minyak mentah, dan gas alam.

Koreksi terhadap neraca perdagangan di awal 2023 pun bisa memicu defisit transaksi berjalan atau CAD (current account deficit) setelah sepanjang 2022 bertengger di zona surplus.

Windfall ekspor komoditas yang mulai terkoreksi di awal 2023 adalah indikasi bahwa dampak dari perlambatan ekonomi global mulai terasa. Padahal, sejak 2021-2022, windfall ekspor komoditas menjadi pahlawan dalam menopang penerimaan negara.

Kedua, dari sisi makro ekonomi pun memberikan indikasi pelemahan. Pada kurs misalnya, depresiasi rupiah terus membayangi. Sepanjang Februari 2023, depresiasi rupiah bergerak di rata-rata Rp 15.125,90/dolar.

Beratnya rupiah kembali di bawah Rp 15.000/ dolar menggambarkan lemahnya fundamental mata uang rupiah. Kendati BI telah menggelontorkan Rp 494,520 miliar untuk operasi pasar terbuka (OPT) dalam menstabilkan nilai tukar, namun belum mengerek rupiah sejalan dengan nilai tukar fundamental.

Dalam asumsi makro APBN 2023, kurs rupiah ditetapkan Rp 14.800/dolar. Dengan posisi kurs saat ini, meskipun masih awal tahun, namun menggambarkan kurs berada dalam tekanan kondisi domestik dan global.

Inflasi yang masih di atas sasaran 3 persen ±1 persen  (inflasi saat ini 5,28 persen yoy), koreksi terhadap kinerja ekspor di awal tahun serta kemungkinan defisit transaksi berjalan serta suku bunga global kembali ketat dalam mencapai sasaran inflasi negara-negara maju,, adalah sentimen negatif yang akan turut menggerus nilai tukar rupiah.

Inflasi AS yang naik 0,5 persen (mtm) dan secara tahunan di posisi 6,4 persen (yoy) atau di atas konsensus yang memperkirakan inflasi AS turun di posisi 6,2 persen (yoy). Di saat yang sama, total nonfarm payroll employment di posisi 517,000 pada Januari 2023, pengangguran yang masih rendah; 3,4 persen, memungkinkan gestur The Fed kembali hawkish dan kemungkinan akan mengerek suku bunga.

Di saat yang sama, indeks harga produsen AS pun naik 6,0 persen (yoy). Data ekonomi AS ini menambah ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Hal ini berdampak pada psikologi pasar yang menyebabkan mata uang greenback kian terapresiasi.

Tentu apresiasi dollar akan semakin menekan mata uang di negara berkembang seperti Indonesia.

Di saat yang sama, di sektor pasar modal, indeks komposit masih terjebak dalam pasar yang volatile. IHSG masih berjuang untuk menyentuh level 7000. Gagal bayar emiten BUMN Waskita Karya, turut memperburuk persepsi terhadap surat utang korporasi.

Awal tahun yang merupakan starting point untuk ekspansi bagi korporasi, justru terhambat oleh katalis negatif gagal bayar utang yang memperburuk bargaining surat utang korporasi di pasar modal.

Selalu Ada Exit Strategy

Pemerintah memiliki preseden dalam memitigasi risiko global sepanjang tahun 2020-2022. Soft landing mengakhiri masa turbulensi krisis kesehatan (pandemi Covid-19) dan krisis ekonomi, adalah preseden baik dimaksud. Setidaknya, Indonesia mampu keluar dari labirin gelap pandemi Covid-19, membawa ekonomi berhasil tumbuh melampaui pra Covid-19.

Di tengah tekanan terhadap pasar ekspor dengan negara mitra dagang, beberapa negara dan kawasan Eropa, tercatat memiliki permintaan terhadap produk Indonesia yang ciamik. Ekspor Indonesia ke Swiss tercatat sebesar 144,3 juta dolar, Italia 69,6 juta dolar, Norwegia 68,1 juta dolar, dan Jerman 57,3 juta dolar.

Data-data itu membuka ruang bagi pemerintah untuk mendiversifikasi pangsa pasar ekspor. Produk-produk industri kerajinan tangan, lemak nabati serta produk industri kreatif Indonesia bisa masuk ke kawasan benua biru, bila hubungan diplomatik perdagangan dibuka. Selama ini, pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia 60 persen tersegmentasi di Asia.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah memiliki ruang untuk mendiversifikasi pangsa pasar ekspor ke luar Asia sehingga bisa berkelit dari dampak global demand shortage.

Akselerasi terhadap program hilirisasi perlu dilakukan dan tak sebatas slogan. Terutama memangkas berbagai hambatan investasi yang mengganggu percepatan program hilirisasi. Hal ini sekaligus mendiversifikasi produk ekspor dari komoditas mentah dan manufaktur ke ekspor barang jadi dengan nilai tambah ekonomi yang lebih baik.

Dukungan pembiayaan perbankan dibutuhkan dalam rangka mendorong ekspansi industri/UMKM berorientasi ekspor.

Kebijakan mendorong repatriasi DHE/devisa hasil ekspor ke Tanah Air dan memarkir DHE selama tiga bulan di Indonesia adalah terobosan yang tepat, agar memperkuat fundamental rupiah.

Selain itu, upaya melakukan LCT/local currency transaction atau local currency settlement (LCS) dengan negara mitra dagang adalah upaya pengurangan permintaan dolar AS agar kurs rupiah bisa kembali menemukan fundamentalnya.

Digitalisasi di sektor keuangan adalah upaya untuk mendorong inklusi dan/atau pendalaman sektor keuangan di pasar domestik serta intermediasi sektor keuangan. Khususnya pasar keuangan syariah, karena memiliki pangsa yang besar di Tanah Air.

Dengan demikian, pasar domestik tidak bergantung pada persepsi investor luar yang easy come easy go. Foreign direct investment (FDI) perlu didorong ke sektor riil yang padat karya dan sektor industri yang berorientasi ekspor dan produk-produk substitusi impor.

Tentunya dukungan APBN atau fiskal dibutuhkan. Khususnya insentif untuk sektor industri yang berorientasi ekspor dan hilirisasi. Dukungan fiskal tersebut, diarahkan khusus pada industri ekspor yang bertahan di tengah koreksi permintaan global.