Ini Sederet Aset Rafael Alun yang Pengunduran Dirinya Ditolak Kemenkeu

Kekayaan Rafael yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 31 Desember 2021 itu dicurigai publik. Nilai kekayaannya terpantau melonjak dari tahun ke tahun.

Sri Mulyani pun mengakui bahwa harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak masuk akal. Hal ini pula yang membuat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu sudah melakukan investigasi lebih lanjut.

"Terhadap yang bersangkutan yang masyarakat sudah mengatakan, 'oh ini kayaknya doesn't make sense (tidak masuk akal)', tentu kita juga tahu tidak make sense," ujar Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia: Economic Outlook 2023, Selasa (28/2/2023).

Secara rinci, harta Rafael menurut yang dilaporkan pada LHKPN, tercatat sebesar Rp 20,49 miliar per 24 Juni 2022, naik sekitar Rp 960 juta dalam kurun waktu 1,5 tahun menjadi sebesar Rp 21,45 miliar per 25 Januari 2013.

Nilai kekayaannya pun melonjak Rp 17,86 miliar selama kurang dari tiga tahun menjadi sebesar Rp 39,34 miliar per 12 Oktober 2015. Lalu kembali naik sekitar Rp 540 juta menjadi sebesar Rp 39,88 miliar pada 28 September 2016.

Kenaikan harta signifikan

Selanjutnya, kekayaan Rafael naik Rp 1,53 miliar sehingga menjadi sebesar Rp 41,41 miliar pada 31 Desember 2017. Lalu naik lagi Rp 2,67 miliar menjadi sebesar Rp 44,08 miliar per 31 Desember 2018, dan naik sekitar Rp 190 juta menjadi sebesar Rp 44,27 miliar per 31 Desember 2019.

Kenaikan harta yang signifikan pun terjadi mencapai Rp 11,35 miliar dalam kurun waktu setahun, yakni menjadi sebesar Rp 55,65 miliar per 31 Desember 2022. Hingga akhirnya, naik lagi sekitar Rp 450 juta menjadi sebesar Rp 56,1 miliar per 31 Desember 2021.

Di sisi lain, Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, bahwa adanya aktivitas transaksi mencurigakan yang melibatkan Rafael sejak lama. Pada 2012, PPATK menemukan dugaan Rafael memerintahkan orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi

"Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan saat dihubungi awak media, Jumat (24/2/2023).

Penggunaan nominee merupakan modus yang kerap dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka. Dalam kasus ini, perantara tersebut diduga menjadi tangan panjang Rafael.

Temuan PPATK dilaporkan ke KPK

Temuan PPATK hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael pun sudah dilaporkan ke KPK. Lembaga antirasuah itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rafael pagi tadi, Rabu (1/3/2023), yang hasilnya menunjukkan ada pola terkait cara menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi.

Buntut dari tajamnya sorotan publik terhadap kekayaannya imbas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Rafael pun sempat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS Ditjen Pajak pada 27 Februari 2023. Namun, pengunduran diri Rafael ditolak Kemenkeu.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, penolakan pengunduran diri Rafael berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 sebagaimana diubah dalam PP 11/2020, kemudian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3/2000.

Beleid itu, di antaranya menyebutkan, permintaan berhenti atas permintaan sendiri dapat ditolak apabila sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, atau sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.

"Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri karena itu pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak," ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Rabu (1/3/2023).

Rincian harta Rafael Alun Trisambodo

Adapun berikut rincian harta Rp 56,1 miliar Rafael yang tercatat dalam LHKPN KPK per 31 Desember 2021:

- Tanah dan bangunan senilai Rp 51,93 miliar

1. Tanah seluas 525 m2 di Kab/Kota Sleman, hasil sendiri, senilai Rp 75 juta

2. Tanah dan bangunan seluas 337 m2/115 m2 di Kab/Kota Manado, hasil sendiri, senilai Rp 182,11 juta

3. Tanah dan bangunan seluas 528 m2/150 m2 di Kab/Kota Manado, hasil sendiri, senilai Rp 326.20 juta

4. Tanah seluas 300 m2 di Kab/Kota Manado, hasil sendiri, senilai Rp 90,06 juta

5. Tanah dan bangunan seluas 78 m2/120 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hibah tanpa akta, senilai Rp 1,26 miliar

6. Tanah dan bangunan seluas 324 m2/502 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, senilai Rp 13,55 miliar

7. Tanah dan bangunan seluas 766 m2/559 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, senilai Rp 21,91 miliar

8. Tanah dan bangunan seluas 1.369 m2/150 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hibah tanpa akta, senilai Rp 9,31 miliar

9. Tanah dan bangunan seluas 300 m2/265 m2 di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, senilai Rp 4,81 miliar

10. Tanah seluas 69 m2 di Kab/Kota Sleman, warisan, senilai Rp 138 juta

11. Tanah seluas 178.5 m2 di Kab/Kota Sleman, warisan, senilai Rp 267,75 juta

- Alat transportasi dan mesin senilai Rp 425 juta

1. Mobil Toyota Camry Sedan tahun 2008, hasil sendiri, senilai Rp 125 juta

2. Mobil Toyota Kijang tahun 2018, hasil sendiri, senilai Rp 300 juta

- Harta bergerak lainnya Rp 420 juta

- Surat berharga Rp 1,55 miliar

- Kas dan setara kas Rp 1,34 miliar

- Harta lainnya Rp 419,04 juta