Habis Rafael dari Pajak, Kini Muncul Eko Wakili Bea Cukai

KOMPAS.com - Efek viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio tampaknya tak hanya berhenti pada institusi Ditjen Pajak, tempat sang ayah Rafael Alun Trisambodo bekerja, tetapi juga merembet ke Ditjen Bea dan Cukai.

Setelah terkuaknya gaya hidup hedonisme keluarga Rafael, kini publik juga menyoroti perilaku pamer gaya hidup mewah pegawai Bea dan Cukai.

Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai adalah dua instansi yang tunjangannya relatif sangat tinggi. Bak bumi dan langit, nominalnya relatif sangat jomplang apabila dibandingkan PNS yang bekerja di kementerian/lembaga lainnya di Tanah Air.

Di jagat dunia maya, warganet menguliti gaya hidup mewah yang dilakukan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta bernama Eko Darmanto.

Di akun Instagram-nya, @eko_darmanto_bc, Eko diketahui kerap mengunggah foto dengan latar belakang mobil mewah, motor gede, dan pesawat terbang Cesna.

Setelah viralnya kasus kekayaan Rafael pejabat Ditjen Pajak, akun Instagram milik Eko kini sudah menghilang. Namun, tangkapan layar sejumlah unggahannya telanjur menyebar di lini masa.

Selama beberapa waktu, nama Eko Darmanto langsung trending di Twitter dengan tagar #BeaCukaiHedon.

Eko akhirnya dipanggil Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani ke Jakarta untuk meminta klarifikasi. Teranyar, Eko dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai DIY.

Sementara Rafael, nasibnya lebih terpuruk dibandingkan Eko. Ayah dari Mario ini memilih mundur dari jabatannya di Ditjen Pajak.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Rafael juga harus wara-wiri ke KPK dan Inspektorat Kemenkeu untuk mengklarifikasi asal muasal hartanya yang mencapai Rp 56 miliar.

Kerisauan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengultimatus jajaran anak buahnya di Kementerian Keuangan agar hidup sederhana dan jadi contoh baik untuk publik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyindir pejabat eselon di instansinya yang hobi memamerkan aktivitas konvoi dengan motor gede.

Soal alasan menunggangi moge untuk hiburan semata, menurutnya, juga kurang bisa diterima secara etika sebagai ASN.

Ia bilang, PNS Kemenkeu seharusnya merasakan kepekaan jika pamer kemewahan bisa menyakiti perasaan wajib pajak di era media booming sosial seperti sekarang, terlebih mereka digaji tinggi dari pajak rakyat.

"Kalau Anda kelihatan mewah itu bukannya itu kelihatan keren, tapi malah rakyat marah, dan membuat anda dalam keadaan posisi defensive," lanjutnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah memerintahkan langsung pembubaran klub motor Belasting Rijder, komunitas yang menjadi wadah perkumpulan penyuka motor gede para pegawai DJP.

Sri Mulyani mengaku terus memantau situasi pasca-terkuaknya fenomena gaya hidup mewah pegawai pajak. Jika terus dibiarkan, maka bisa menggerus kepercayaan publik pada institusi Kemenkeu.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede (moge) bersama klub Belasting Rijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya.

Melihat fenomena klub motor dengan unggahan tunggangan mewah sebagaimana diperlihatkan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Sri Mulyani meminta anak buahnya menjelaskan soal asal muasal kekayaannya kepada publik.

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," ucap Sri Mulyani.

Bahkan selain meminta Dirjen Pajak melakukan klarifikasi ke publik, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor Belasting Rijder dibubarkan karena terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak.

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tegas Sri Mulyani.

Mantan akademisi FE UI ini menyebut, meski moge maupun aset lainnya didapatkan dengan cara yang halal sekalipun, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat yang jadi pembayar pajak.

"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," ungkap Sri Mulyani.