[POPULER MONEY] Awal Mula Depo Plumpang Dikuasai Warga | Keanehan Rafael, Simpan Rp 37 Miliar di Deposit Box

1. Bos Pertamina Ungkap Awal Mula Lahan Depo Plumpang Dikuasai Warga

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, blak-blakan soal awal mula lahan di sekitar Depo Plumpang di Jakarta Utara dipadati pemukiman padat penduduk.

Hal itu disampaikan Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR yang juga disiarkan secara daring pada Selasa (14/3/2023).

"Jadi banyak sekali pertanyaan yang sampai kepada kami, yang mempertanyakan kenapa Pertamina membangun dan mengoperasikan terminal BBM di tengah warga yang sangat padat di tengah kota," beber Nicke.

Awalnya, Nicke bilang, perusahaan minyak negara itu membeli lahan dari perusahaan swasta PT Mastraco pada tahun 1971. Direktur Utama Pertamina saat itu adalah Ibnu Sutowo.

Total lahan yang diakuisisi Pertamina mencapai 153 hektare. Kala itu, kawasan Plumpang masih berupa rawa-rawa yang jarang penduduk, sehingga lahan seluas itu bisa dibeli di harga Rp 514 juta.

Selengkapnya baca di sini

2. Keanehan Rafael, Simpan Rp 37 Miliar di "Deposit Box" Tanpa Terima Bunga

Perilaku tak wajar eks pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo jadi sorotan setelah menyimpan uang tunai dalam jumlah sangat fantastis, Rp 37 miliar, di sebuah brangkas sewaan di perbankan atau safe deposit box (SDB).

Penemuan simpapanan Rafael di SDB Bank Mandiri itu terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran transaksi keuangan mantan PNS eselon III Ditjen Pajak tersebut.

Bahkan, penemuan uang tunai di SDB tersebut tidak termasuk transaksi mencurigakan lain Rafael yang mencapai Rp 500 miliar. Perilaku ini bisa mengarah pada tindakan pencucian uang atau money laundering.

Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Arifianto mengatakan, perilaku menyimpan uang tunai dalam brangkas sewaan di bank sangatlah janggal.

Bagi kebanyakan orang, menyimpan uang tunai sebesar itu hanya di sebuah brangkas tentu sangat merugikan karena sama sekali tidak menghasilkan bunga. Sebaliknya, orang yang menimbun uang di SDB justru harus harus membayar sewa pada bank.

Selengkapnya baca di sini

3. Warga atau Depo Plumpang yang Digeser? Ini Jawaban Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara dengan permukiman penduduk di sekitarnya penting dilakukan saat ini.

"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dilansir dari Antara, Rabu (15/3/2023).

"Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," kata dia lagi.

Hal tersebut disampaikan Nicke merespons adanya dua pendapat soal apakah Depo Plumpang atau warga di sekitarnya yang direlokasi.

"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya dan tetapi timeframe yang berbeda," beber Nicke.

"Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.

Selengkapnya baca di sini

4. Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran "Stunting"

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, birokrasi dalam perencanaan anggaran rencana kerja kementerian/lembaga (K/L) masih rumit. Hal ini membuat anggaran dari rencana kerja itu justru habis bukan untuk tujuan utamanya.

Bendahara negara itu mencontohkan program penanganan stunting, yakni gangguan tumbuh kembang yang dialami anak di daerah. Ia mengatakan, penanganan stunting menjadi sangat penting sehingga mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 77 triliun.

Akan tetapi, jumlah dari sub kegiatan program tersebut mencapai 283. Hal ini tentu saja membuat pagu untuk tujuan utama program tersebut, yakni penanganan stunting, tergerus.

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ani itu pun mengaku bingung biaya perbaikan pagar puskesmas juga masuk dalam program penanganan stunting. Menurut dia, hal itu menunjukkan masih besarnya tugas pemerintah untuk memperbaiki birokrasi dalam perumusan anggaran rencana kerja pemerintah.

Selengkapnya baca di sini

5. THR PNS 2023 Segera Diumumkan Presiden Jokowi

Pemerintah segera mengumumkan ketentuan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 bagi aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri atau THR PNS 2023.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pergelaran konferensi pers APBN KiTa Februari 2023,

Sri Mulyani mengatakan, ketentuan terkait THR PNS 2023 akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengumuman itu menyusul semakin dekatnya periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.

"Karena kita akan masuk Lebaran, Bapak Presiden akan mengumumkan mengenai THR (THR PNS 2023) dalam beberapa minggu ke depan," kata dia di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Namun demikian, bendahara negara itu tidak merinci kapan jadwal pasti pengumuman. Ia pun tidak memberikan bocoran terkait ketentuan THR PNS 2023 untuk Lebaran tahun ini.

Selengkapnya baca di sini