Soal Impor KRL Bekas, Luhut: Instruksi Presiden Jokowi Harus Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan mengatakan,keputusan impor KRL bekas masih belum diputuskan.

Malah hari ini (31/3/2023), dirinya kembali melakukan rapat bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan keputusan impor KRL bekas tersebut.

"Kita buat keputusan (soal impor KRL bekas). Pokoknya satu kunci, presiden (Jokowi) beri instruksi semua ada efisiensi," kata dia di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Wacana impor KRL bekas ini dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) lantaran kereta yang digunakan selama ini mulai usang.

"Kalau memang bisa dipakai ya kita pakai. Kalau bisa dibuat dalam negeri, dibuat dalam negeri," lanjut Luhut.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wassal enggan berkomentar lebih terkait impor KRL bekas ini,

Menurutnya, Kemenhub tinggal menunggu keputusan rapat antara Menko Marves dengan BPKP.

"Menko (Marves) yang rapat, saya tidak ikut rapat. No comment. Kita tunggu hasil audit BPKP boleh tidak diimpor," ujar Risal.

Pemberitaan sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunggu hasil kajian dari BPKP terkait keputusan impor KRL bekas dari Jepang.

"Kami KCI dan KAI masih menunggu hasil review dari BPKP," ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada Senin (27/3/2023).

Dia menjelaskan, terakhir hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 6 Maret lalu, proses impor KRL bekas dalam tahap review oleh BPKP.

Pada pekan lalu, BPKP dan KCI telah melakukan peninjauan ke Jepang untuk bertemu dengan JR East dan melihat kondisi KRL yang akan diimpor oleh KCI.

Hasil kunjungan inilah yang akan menjadi bahan laporan BPKP ke Kemenko Marves untuk mempertimbangkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang.