IFG Sebut Lembaga Penjamin Polis Bakal Kembalikan Kepercayaan Masyarakat ke Industri Asuransi

Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko mengatakan, industri asuransi perlu membangun kepercayaan masyarakat.

Ia menceritakan, berbagai kasus asuransi yang terjadi di Indonesia berakhir dengan penutupan perusahaan asuransi.

Namun demikian, belum terdapat upaya maksimal untk dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis.

"Perspektif perlindungan pemegang polis sangat lemah. Kemarin ada case besar, ada solusi untuk penyelamatan polis, tapi itu karena sudah menjadi case," ujar dia dalam Konferensi Pers IFG National Conference 2023, Selasa (16/5/2023).

Ia menambahkan, saat ini adalah saatnya untuk membangun sistem yang dapat melindungi pemegang polis bernama LPP.

Hexana menceritakan, hal ini sama halnya dengan yang terjadi pada pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di waktu lalu. Waktu itu terdapat permasalahan dahulu kemudian baru terbentuk LPS untuk melindungi penabung.

Hexana menjelaskan, nantinya LPP akan dimulai dengan menjamin polis mulai dari sisi proteksinya.

"Kalau saya pernah buat perbandingan, di Indonesia, Kores Selatan, dan Australia itu memang yang dijamin yang proteksi dulu, tidak pada investasinya," urai dia.

Dengan begitu, hal ini dapat membantu meluruskan paradigma yang ada di masyarakat, asuransi adalah penyedia proteksi.

"Kalaupun ada PAYDI (unit link) itu selalu dikaitkan dengan aspek proteksinya jadi tidak stand alone investasi saja," tandas dia.

Seharusnya lembaga ini sudah terbentuk paling lambat pada Oktober 2017.

Program penjaminan polis memberikan jaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selama penjaminan polis belum terbentuk, ketentuan penjaminan bagi pemegang polis masih berbentuk dana jaminan yang berasal dari kekayaan perusahaan asuransi.

Pembentukan lembaga ini sudah dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law Keuangan yang menyebutkan program ini akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).