[POPULER MONEY] Kasus Kartel Migor, 7 Perusahaan Terbukti Bersalah | Menteri ESDM Geram Shell Ogah Lepas Blok Masela

Kasus kartel minyak goreng sampai pada tahapan putusan.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan 7 perusahaan terbukti bersalah dalam kasus tersebut.

Ketujuh perusahaan itu yakni PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati, dan PT Sinar Alam Permai. Hal itu berdasarkan pembacaan putusan sidang Majelis KPPU atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 yang digelar pada Jumat (27/5/2023).

"Menyatakan terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ujar Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie dalam sidang putusan di Jakarta, Jumat.

Ketujuh perusahaan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal yang dilanggar yakni pasal Pasal 19 huruf C yang mengatur tentang larangan bagi perusahaan untuk membatasi peredaran, penjualan barang atau jasa kepada pasar yang bersangkutan.

Atas putusan tersebut, KPPU pun turut memberikan hukuman dalam bentuk denda yang harus disetor ke kas negara.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Grup Wilmar Kecewa Diputus Bersalah dalam Kasus Kartel Minyak Goreng

Tim kuasa hukum Grup Wilmar menyayangkan hasil putusan majelis KPPU yang menyatakan PT Multimas Nabati Asahan dan PT Sinar Alam Permai bersalah dalam kasus kartel minyak goreng.

Kuasa Hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana mengungkapkan, pihaknya merasa kecewa atas perbedaan pendapat dan akan meninjau putusan KPPU sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami kecewa atas putusan majelis KPPU dan mempertahankan perbedaan perspektif kami dalam memandang perkara ini," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (26/4/2023).

"Putusan KPPU ini belum final dan mengikat, mengingat masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Saat ini kami akan mereviu putusan KPPU sebelum menentukan langkah kami selanjutnya," sambungnya.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Deretan Saham Paling Cuan dan "Boncos" dalam Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode perdagangan pekan ini bergerak variatif cenderung melemah. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, selama periode 22-26 Mei 2023, indeks saham nasional melemah 0,20 persen ke 6.687,00.

Seiring dengan koreksi tersebut, kapitalisasi pasar bursa turut menyusut. BEI mencatat, kapitalisasi pasar menurun 0,21 persen menjadi Rp 9.484,16 triliun.

Di tengah fluktuasi pasar saham, sejumlah saham masih mencatatkan kinerja yang cemerlang. Saham-saham ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari energi, keuangan, hingga transportasi.

Berdasarkan data BEI, Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) menjadi top gainer pada pekan ini. Harga saham emiten ini menguat 69,54 persen ke level Rp 590 per saham. Mengekor, Ulima Nitra Tbk (UNIQ) menguat 56,67 persen ke Rp 94. Lalu, di posisi ketiga top gainers pekan ini terdapat Indo Straits Tbk (PTIS) yang menguat 43,80 persen ke Rp 394.

Selengkapnya klik di sini. 

4. Menteri ESDM Geram Shell Ogah Lepas Blok Masela

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku geram terhadap Shell karena tak kunjung melepas hak partisipasinya (pariticipating interest/PI) di Blok Masela. Saat ini tahapannya masih berkutat negosiasi antara Shell dan PT Pertamina (Persero).

Adapun hak partisipasi Blok Masela dimiliki oleh Inpex Corporation dengan porsi saham sebesar 65 persen dan Shell sebesar 35 persen. Pada 2019, Shell menyatakan mundur dan melepas hak partisipasinya dari Blok Masela.

Dengan demikian, perlu dicari penggantinya dan salah satu perusahaan yang berminat adalah Pertamina. Namun hingga saat ini, proses divestasi saham Shell di Blok Masela tak kunjung rampung.

Arifin pun mengaku Indonesia sangat dirugikan karena alotnya proses negosiasi, sehingga proyek gas di Blok Masel tak kunjung digarap.

"Sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, kita enggak mau hal ini terjadi. Inpex itu ada kesungguhannya, tapi enggak tahu Shell ini udah mundur tapi enggak bertanggung jawab (soal Blok Masela)," ungkapnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Selengkapnya klik di sini. 

5. "Deadline" AS Cegah Gagal Bayar Utang Hanya sampai 5 Juni 2023

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebutkan, pemerintah AS memiliki cadangan anggaran yang cukup agar potensi gagal bayar utang atau default tidak terjadi hingga 5 Juni 2023.

Hal ini memberikan "ruang bernafas" bagi pemerintah dan Kongres AS untuk merampungkan pembahasan kenaikan plafon utang AS.

"Sekarang kami memperkirakan Kementerian Keuangan akan memiliki anggaran yang cukup untuk membayar obligasi pemerintah jika Kongres tidak menaikkan batas atas utang hingga 5 Juni," tulis Yellen kepada Ketua Parlemen AS Kevin McCarthy, dikutip dari CNBC, Sabtu (27/5/2023).

Selengkapnya klik di sini.