Atasi Kekeringan di Indramayu, Ditjen PSP Kementan Siap Bantu Pompanisasi dan Pipanisasi

KOMPAS.com - Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Rahmanto mengatakan, pihaknya siap membantu penyediaan infrastruktur yang diperlukan berbagai daerah terdampak kekeringan, khususnya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar).

“(Bantuan) pertama adalah pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan ini digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai, air tanah maupun mata air,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmanto saat meninjau keadaan areal lahan pertanian Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jabar, Jumat.

Peninjauan tersebut ia lakukan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu Sugeng Heryanto beserta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jajaran Balai Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS Cimancis), dan Camat Losarang.

Dalam kesempatan itu, Rahmanto mengimbau petani dan Dinas Pertanian setempat harus bersinergi mengantisipasi kekeringan di wilayahnya.

Salah satu upaya tersebut adalah melakukan pengawalan gilir giring, penanganan illegal pumping, dan sosialisasi dalam mematuhi jadwal tanam.

“Intinya, jika daerah-daerah yang terancam kekeringan memiliki sumber air, maka akan dibantu dengan pompa dan pipa. Ini bisa menyelamatkan lahan sawah yang terancam gagal panen. Bila ada daerah lain juga membutuhkan, silakan ajukan permintaannya,” imbuh Rahmanto.

Seperti diketahui, dampak El Nino telah terlihat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk lahan pertanian di Kabupaten Indramayu.

Kekeringan telah menyebabkan pasokan air irigasi menurun sehingga menyulitkan petani selama mengelola tanaman padi. Bahkan, sejumlah lahan yang sudah siap untuk ditanami tidak kebagian air dan sengaja ditinggalkan oleh petani.

Menanggapi masalah tersebut, Kementan langsung bergerak cepat mengatasinya. Salah satunya dengan optimalisasi pasokan air yang ada untuk membantu pertumbuhan padi.

Rahmanto menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait dan petani.

"Nanti kami kawal agar Perum Jasa Tirta (PJT) II bisa menambah pasokan air irigasinya dan para petani lebih hemat dalam menggunakan irigasi. Hal ini supaya kondisi debit air yang sedikit itu bisa mencukupi agar tanaman tidak ada yang mengalami puso,” ucapnya.

Rahmanto menyatakan, pihaknya akan mengawal pembagian air secara giliran agar mengalir rata di lahan milik para petani.

Oleh karena itu, kata dia, petani harus taat terhadap jadwal giliran air yang telah ditentukan oleh PJT II.

Monitor persoalan kekeringan sawah

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan, kegiatan peninjauan lahan sawah merupakan perintah dari Bupati Indramayu Nina Agustina untuk memonitor kekeringan sawah.

"Kami bersama-sama dengan seluruh stakeholder melihat kekeringan yang ada di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang. Kebetulan kunjungan kami juga dihadiri oleh Dirjen PSP dari Kementan," katanya.

Dari peninjauan tersebut, Sugeng mengungkapkan, ada banyak sawah yang terdampak kekeringan di Desa Ranjeng.

Menurutnya, kekeringan di Desa Ranjeng terjadi akibat menipisnya debit air dari Bendungan Rentang, anomali iklim, El Nino, dan sedimentasi yang sudah tinggi.

"Saya sekarang sedang ada di pintu BT 19 untuk melihat dan menyusuri sampai di mana keadaan pasokan air untuk pertanian. Hari ini, Jumat (11/8/2023), Desa Ranjeng dapat giliran. Mudah-mudahan dengan ini, kita akan coba upaya semampu kita," tutur Sugeng.

Ia berharap, semua stakeholder dan masyarakat bergerak untuk membantu merawat irigasi, tidak membuang sampah sembarangan.

Begitu pula pemerintah setempat akan berkontribusi semaksimal mungkin untuk menyelamatkan lahan para petani dari kekeringan.

Sugeng mengaku, pihaknya sudah intens berkoordinasi dengan PJT II dan BBWS dalam mencukupi kebutuhan air lahan pertanian.

"Kami koordinasi dengan PJT II dan BBWS. Kami pun juga selalu mengevaluasi dengan teman-teman Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terkait perkembangan tanaman dan melihat lahan yang kurang air, cukup air. Termasuk juga edukasi kepada masyarakat yang kurang tertib,” imbuhnya.

Sugeng menilai, pemasangan pompa mandiri oleh masyarakat setempat dianggap mengganggu penyaluran air yang sudah dijadwalkan.

Ia mengungkapkan bahwa ada banyak masyarakat yang memasang pompa sendiri untuk kebutuhan masing-masing.

"Ini pun juga kami terus berikan binaan kepada mereka agar pada saat mengambil air sesuai dengan jadwal hilirnya. Kami selalu berkomunikasi dengan petani-petani. Sekarang juga kami memberikan edukasi kepada masyarakat melalui para kepala desa (kades),” ucap Sugeng.

Edukasi tersebut, lanjut dia, untuk menjalankan prinsip pembagian air yang menjadi ranah di bawah desa agar bisa masuk ke irigasi tersier.