Luhut Sebut Digitalisasi Telah Meniadakan Kepala Daerah Terkena OTT

OTT ini kerap kali disuarakan oleh Luhut dalam berbagai acara dan menjadi perdebatan dari beragam kalangan.

"Makanya kalau teman-teman amatin sekarang, ada kepala daerah (terkena) OTT enggak? kan tidak ada," katanya dalam Seminar Nasional IKAXA, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

"Dulu orang marah sama saya, 'Oh Pak Luhut tidak setuju OTT.' Bukan soal setuju atau tidak setuju. Kalau enggak perlu OTT, kenapa mesti OTT," lanjut dia.

Justru pemerintah ingin mengubah cara agar meminimalisir pejabat melakukan korupsi. Caranya dengan digitalisasi sehingga lembaga antirasuah tersebut tak lagi bertindak OTT.

"Pada dasarnya manusia itu ada sifat jahat makanya ada Gama dan peraturan perundang-undangan. Itu tidak cukup makanya kita bikin sistem digitalisasi sehingga orang tidak bisa curi," ujar Luhut.

Dengan digitalisasi kata Luhut, segala proses pengadaan barang serta jasa bisa transparansi. Dan tidak perlu melakukan tender atau lelang proyek, karena pemerintah telah menetapkan anggarannya.

"Sekarang orang dengan government procurement (pengadaan barang dan jasa) ini dia deal dengan mesin, seperti Amazon. Dia tinggal beli di situ saja, tidak perlu ada tender tetapi angkanya sudah kita lakukan sehingga small enterprise kita bisa tumbuh," jelasnya.

Luhut mengatakan, kerja-kerja yang KPK lakukan dalam bidang pencegahan telah menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak.

"Kalau kurang jumlahnya (orang) ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Kampungan itu menurut saya. Itu ndeso," ucapnya saat ditemui usai mengikuti kegiatan di Gedung Juang KPK, Selasa (18/7/2023).