Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dirut KAI: Kami Antisipasi Masalah Tanah

Salah satunya dengan mempercepat pembebasan lahan untuk proyek Jakarta-Surabaya. Pasalnya, proses pembebasan lahan ini kerap molor lantaran tersandung berbagai masalah dengan pemilik lahan seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Masalah tanah kami lagi antisipasikan, bahwasanya tanah yang kemarin tertunda sampai 2 tahun itu tidak terjadi lagi gimana? Apakah nanti menyusuri jalan tol? Supaya pengadaan tanah itu enggak tinggi," ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo di sela Joy Ride Kereta Suite Class Compartement, Rabu (4/10/2023).

Menurut dia, proses pembebasan lahan ini merupakan tahapan yang penting dalam pembangunan proyek kereta cepat. Sebab, jika lahan belum bisa dibebaskan maka pembangunan tidak bisa dimulai.

Oleh karenanya, PT KAI mengutamakan penyelesaian pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembangunan lainnya.

"Urusan tanah itu mangkanya harus selesai terlebih dahulu. Kalau membangun itu serahkan ke kontraktor selesai, kita tinggal awasi. Tapi tanahnya harus benar-benar selesai dengan baik, jangan sampai ada keributan," ucapnya.

Didiek bilang, saat ini perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya sudah memasuki tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).

Adapun jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini akan meneruskan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan akan mengambil jalur di selatan Pulau Jawa.

"Sekarang kan kita lagi nunggu pemerintah (selesaikan FS)," sebutnya.

Sebagai informasi, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengan Komisi V DPR mengungkapkan penyebab bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Didiek mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek kereta terhambat karena pembebasan tanah.

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Sebelumnya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2