Kementerian ESDM Sebut Perpanjangan Izin Freeport Masih Diproses

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih diproses.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa nantinya akan ada revisi peraturan pemerintah (PP). Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut PP nomor berapa yang akan direvisi sebagai bagian dari perpanjangan IUPK tersebut.

"Lagi proses, ada PP-nya masih diharmonisasi," ungkap Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Menut Arifin, muatan revisi itu dilandaskan bahwa daerah pertambangan yang masih ada potensinya bisa dikerjakan lebih lanjut dan di sisi lain juga memberikan tambahan manfaat untuk Pemerintah Indonesia.

"Ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberikan manfaat tambahan untuk negara. Kan nanti bikin lagi tambahan smelter kemudian porsi pemerintah itu lebih besar dan kewajiban hilirisasi," ujar Arifin.

Sebelumnya, Arifin mengatakan bahwa IUPK PTFI diperpanjang hingga 2061. Adapun, IUPK PTFI akan berakhir pada 2041.

"Freeport ya itu 2061 nanti, karena kan dia sudah sekian puluh tahun ada dalam persyaratannya kan ada cadangan masa kita mau putusin, cari lagi," ujar Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Sementara, Presiden Direktur PTFI Tonny Wenas berharap kepastian IUPK dapat segera terselesaikan.

Tonny mengatakan PTFI membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak kerja sesegera mungkin agar dapat mengeksplorasi tambang. Menurut Tonny, dibutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk membangun tambang.

"Kita perlu 15 tahun kira-kira untuk membangun tambang supaya tidak terjadi kekosongan produksi pada 2041. Kalau baru 2039 diperpanjang, ya kita nanti nambangnya 2055," ujar Tonny.

PTFI sendiri sudah mengajukan perpanjangan kontrak beroperasi setelah 2041, namun belum mendapat kepastian lantaran masih ada beberapa pertimbangan persyaratan.

Salah satu syarat yang diminta kepada PTFI adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen.