Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Warga Terdampak Proyek Tol-Bandara IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 400 hektar untuk relokasi warga yang terdampak proyek pembangunan prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti bandara dan jalan tol.

Proyek itu yakni pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) dan jalan tol di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Adapun wilayah yang terdampak yakni Kelurahan Maridan, Gersik, dan Pantai Lango.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak proyek pembangunan bandara dan jalan tol tersebut pada 10-11 Januari 2024.

Ia menuturkan, relokasi ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Badan Bank Tanah seluas 1.883 hektar.

Badan Bank Tanah bertanggungjawab dalam menyiapkan lahannya, namun kewenangan menentukan warga yang berhak serta membagikan lahan tersebut adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di bawah kendali kepala daerah setempat.

Warga penerima lahan pengganti yang sudah terdata dan juga terverifikasi dokumen kepemilkan tanahnya oleh kelurahan dan kecamatan, akan diverifikasi ulang oleh GTRA.

Pimpinan Proyek PPU Syafran Zamzani menambahkan, Badan Bank Tanah tidak hanya menyiapkan lahan relokasi bagi masyarakat yang berhak, melainkan juga akses jalan untuk masyarakat.

"Tanah garapan masyarakat yang direlokasi sudah terdapat sarana akses menuju asetnya. Tentu ini akan memberikan manfaat pada nilai tanah mereka," ucapnya.

Syafran berharap proses verifikasi dan validasi data pada saat penentuan subjek oleh GTRA bisa segera dipercepat, sehingga proses relokasi bisa dilakukan.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam menyukseskan program-program pemerintah, khususnya dalam pembangunan.

"Namun saya juga tidak mau mengorbankan masyarakat. Saya bersama tim mencari yang paling terbaik untuk kepentingan kita bersama juga," kata dia.

Menurutnya, pembangunan IKN maupun prasarana penunjangnya memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Marbun mencontohkan, kenaikan nilai tanah yang signifikan akan dirasakan masyarakat dari pembangunan di IKN.

"Misalnya bapak atau ibu punya tanah 500 meter di kawasan dekat prasarana penunjang IKN, nanti beberapa tahun ke depan, harga tanah 100 meter bisa melebihi harga tanah yang 500 meter,” paparnya.

Selain itu, masyarakat juga akan menikmati fasilitas sosial bertaraf nasional dan internasional. Serta masyarakat juga akan merasakan fasilitas umum yang lebih baik.

Marbun pun menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak untuk kalangan tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat khususnya di Penajam Paser Utara (PPU).

“IKN itu dibangun bukan untuk orang IKN, tapi juga untuk masyarakat di PPU. Oleh karena itu kita harus mendukung. Banyak sekali provinsi yang minta ibu kota baru hardir di provinsinya. tapi Pak Presiden memilih di sini (PPU)," tutup dia.