Mentan Klaim Produksi Beras Akan Surplus, Mengapa Masih Terus Impor?

Berdasarkan hitung-hitungan Kementan, Provinsi Banten akan panen dengan menghasilkan gabah kering panen atau GKP sekitar 2261.965 ton dan memiliki surplus sebesar 45.963 ton beras.

Kemudian, di April juga diprediksi beras akan surplus dengan hasil panen raya mencapai 325.224 ton gabah kering giling atau setara dengan 205.639 ton beras. Dari angka itu, diprediksi beras akan surplus 73.994 ton.

Namun, di sisi lain, pemerintah kembali membuka rencana importasi beras di tahun 2024 untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah alias CBP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia berencana akan mengimpor 3 juta ton beras.

Dari angka itu, sebanyak 2 juta ton diamankan dari Thailand dan 1 juta ton lagi dari India.

Mengapa Indonesia perlu membuka keran impor lagi, sedangkan produksi beras diklaim akan surplus? 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, rencana pemerintah mengimpor jutaan ton beras pada tahun 2024 bersifat antisipasi dan belum tentu bakal dilaksanakan.

"Itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (26/1/2024).

Ma'ruf menambahkan, rencana itu baru akan dieksekusi apabila pasokan beras dari dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah bakal memperhatikan hasil panen dan dampaknya terhadap stok cadangan beras yang ada di tanah air. "Artinya kalau itu terpaksa, itu dilakukan," kata Ma'ruf.

Hal ini juga diamini oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Dia bilang rencana impor akan dilakukan dengan hati-hati.

Apabila pengadaan dalam negeri mencukupi, rencana impor bisa saja dihentikan. Pun sebaliknya.

“Jadi mudah-mudahkan panen Maret-April mendatang itu berhasil. Kalau mau negara ini baik, tanamnya harus di atas 1 juta hektar sehingga panen bisa di atas kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan,” kata Arief.

Pemerintah harus cermat berhitung

Sementara pengamat pertanian juga mengingatkan pemerintah atas rencana impor itu.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, pemerintah harus menghitung cermat rencana pengadaan itu.

Hal tersebut agar masuknya impor beras tak berbarengan dengan masa panen tahun depan, serta jumlah impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, dibutuhkan penghitungan yang tepat.

"Yang penting kuota impor itu dihitung cermat berapa kebutuhannya dan kapan datangnya. Jangan sampai malah jadi mudarat karena datang saat panen raya," kata Khudori.