Bikin Peta Dasar Nasional, Pemerintah Mau Saingi Google Maps

Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan, penyediaan peta dasar dengan skala yang lebih besar merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Dengan skala 1:5000, peta dasar akan memiliki unsur informasi yang lebih spesifik, mulai dari jalan, pemanfaatan lahan, bangunan, hingga transportasi.

Lewat skala yang lebih besar, pemerintah dapat menyediakan peta dasar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas ke depannya. Dengan demikian, peta dasar itu dapat bersaing dengan peta yang disediakan oleh layanan swasta seperti Google Maps.

"Kalau kita punya skala besar enggak perlu kita beli dari Google, enggak perlu beli mahal dari Google," kata Aris, dalam media briefing, di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Lebih lanjut Aris bilang, peta dasar dengan skala besar itu nantinya dapat digunakan oleh bisnis yang memanfaatkan peta, seperti aplikasi jasa berbasis peta. Ia pun mengklaim, pemerintah akan menyediakan peta dasar dengan biaya yang lebih murah ketimbang layanan Google Maps.

"Kalau itu peta kita bisa ambil alih, maksudnya kita menggunakan peta kita sendiri, dan kita berdikari atas informasi geospasial di Indonesia maka kita bisa mendorong ekonomi berbasis teknologi geospasial," tuturnya.

Selain itu, penyediaan peta dasar disebut menjadi krusial bagi perkembangan investasi nasional ke depan. Pasalnya, Aris menyebutkan, peta dasar dengan skala besar menjadi kunci bagi aspek Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih akurat.

"Dan RDTR kuncir dari Onlin Single Submission (OSS). Jadi kita bayangkan, kalau skala 1:5000 enggak selesai, proses investasi enggak bisa selesai," ujarnya.

"Lalu Sumatera, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, dan papua. Ada 6 lagi yang harus kita selesaikan karena Indonesia luas sekali, luas daratannya 1,9 juta km2," ucap Aris.