Serangan Ransomware ke PDN Berdampak ke Layanan Pajak Warga Negara Asing

Suryo mengatakan, layanan perpajakan yang terdampak dari serangan ransomware ke PDN ialah pelayanan terkait registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk wajib pajak penanaman modal asing (PMA).

"Termasuk wajib pajak orang asing," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut Suryo menjelaskan, dalam pelayanan NPWP bagi wajib pajak PMA dan WNA, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan data paspor yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya serangan ransomware terhadap PDN, Ditjen Pajak tidak bisa mengakses data identitas WNA, sehingga layanan perpajakannya terganggu.

"Dalam proses ini kami harus melakukan validasi nomor paspor mereka dan hal itu ada di layanan imigrasi," kata Suryo.

Sementara untuk layanan perpajakan bagi wajib pajak berstatus warga negara Indonesia (WIN), Suryo memastikan tidak terdapat gangguan.

Selain itu, ia bilang, serangan ransomware yang telah membuat lumpuh layanan sejak 20 Juni lalu tidak berdampak terhadap data perpajakan wajib pajak.

"Sampai saat ini kita coba cek dan teliti, tidak ada data di Direktorat Jendaral Pajak yang terdampak dengan ransomware yang kemarin sempat menyerang Pusat Data Nasional," ucapnya.

Sebagai informasi, PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengonfirmasi bahwa gangguan disebabkan oleh ransomware.

Dalam konferensi pers "Update Pusat Data Nasional Sementara" di Gedung Kominfo yang dilaksanakan pada Senin (24/6/2024) lalu, Hinsa menyatakan bahwa insiden tersebut adalah serangan siber dalam bentuk ransomware yang diberi nama Brain Cipher Ransomware.

Ransomware sendiri merupakan program jahat (malware) yang mengunci data di komputer dengan enkripsi, lalu berusaha memeras korban dengan meminta tebusan. Ransomware ini merupakan salah satu varian terbaru dari Lockbit 3.0.