Ada Gangguan PDN, Kementerian Investasi Pastikan Layanan Perizinan Berusaha Tetap Berjalan Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) tetap aman untuk melayani pelaku usaha meski terjadi gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi berkala dan terus mengawal layanan-layanan publik di bawah naungan Kementerian Investasi/BKPM seperti sistem OSS maupun Contact Center.

"Kami di Kementerian Investasi melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan proses perizinan maupun layanan yang diberikan kepada pelaku usaha tetap optimal. Namun kami terus waspada memantau apabila ada gangguan terhadap sistem yang berjalan,” kata Tina dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Kominfo Sudah Pakai Anggaran Negara Rp 700 Miliar untuk PDN

Tina mengatakan, berdasarkan pengamatan sejak terjadi gangguan PDN, proses penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada sistem OSS berjalan normal.

Hingga saat ini, kata dia, Contact Center Kementerian Investasi/BKPM tidak mencatat adanya keluhan pelaku usaha terhadap proses perizinan di sistem OSS.

"Layanan OSS masih berjalan normal di minggu lalu sampai sekarang. Tapi tim tetap berjaga, memastikan tidak ada gangguan yang mungkin terjadi di kemudian hari," ujarnya.

Baca juga: PDN Diretas, Kementerian PUPR Pastikan Operasional Pegawai Tak Terganggu

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, selama 1 Januari-30 Juni 2024 total NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS sebanyak 2.404.297 dengan rata-rata penerbitan per hari 13.210.

Adapun rata-rata per bulan pada bulan Januari 8.263 NIB, bulan Februari 11.802 NIB, bulan Maret 19.924 NIB, bulan April 16.375 NIB, bulan Mei 13.683 NIB dan bulan Juni 9.094 NIB.

Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.