Mengakselerasi Investasi Pendidikan Melalui Kontribusi Pajak

Pemandangan yang sama terlihat di halaman toko telepon seluler PStore di Kawasan Condet, Jakarta Timur.

Di bawah terik matahari, ratusan pemuda tersebut berdiri di depan toko dengan satu harapan yang sama, mendapat pekerjaan.

Fenomena perekrutan tenaga kerja ini bisa menjadi tanda mulai pulihnya dunia usaha pascapandemi Covid-19.

Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Sesuai dengan target Indonesia Emas 2045, Pemerintah berusaha menekan angka ini agar mencapai angka natural unemployment sebesar 3-4 persen.

Alhasil pada tahun-tahun berikutnya, angka ini terus mengalami penurunan. Hingga pada awal tahun 2024, angka TPT di Indonesia bisa mencapai level yang lebih rendah, bahkan jika dibandingkan angka sebelum pandemi, yaitu sebesar 4,82 persen atau 7,22 juta orang.

Menurunnya angka TPT dapat menambah produktivitas suatu negara yang berdampak pada tumbuhnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen agar bisa mencapai mimpi menjadi negara maju pada tahun 2045.

Oleh karena itu, pengelolaan faktor produksi utama pada ekonomi perlu dioptimalkan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor produksi utama yang dapat berperan penting adalah tenaga kerja (labor).

Menurut OECD melalui Education at a Glance edisi 2023, perekonomian modern bergantung pada tenaga kerja berketerampilan tinggi.

Oleh karena itu, aksesibilitas dan mutu pendidikan suatu negara sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di masa depan.

Saat ini anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, alokasi belanja pendidikan ditetapkan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN 2024.

Berdasarkan jumlahnya, belanja pendidikan merupakan prioritas terbesar pada APBN 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp 612,2 triliun.

Peningkatan anggaran pendidikan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun SDM Indonesia berkualitas.

Hasilnya, selama beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu tumbuh positif. Pada 2023, skor IPM Indonesia berada di angka 74,39 atau meningkat 0,62 poin dari tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi.

Salah satu dimensi IPM yang mengalami peningkatan adalah dimensi pengetahuan yang terlihat pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia.

Pada 2023, angka RLS mengalami peningkatan menjadi 8,77 tahun dari yang sebelumnya 8,69 tahun pada 2022.

Salah satu komitmen pemerintah dalam menunjang kualitas pendidikan dapat dilihat melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada 2024, anggaran dana BOS mencapai Rp 52,07 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan menjadi Rp 35,94 triliun pada 2024.

Angka ini mengalami kenaikan lebih dari lima kali lipat anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu. Belanja beasiswa ini disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah, dan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Program afirmasi ditunjukan untuk memberi akses pendidikan yang inklusif bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran (Kemdikbud, 2023).

Tak hanya itu, komitmen pemerintah dalam pendidikan juga ditunjukkan adanya beasiswa LPDP yang memberi kesempatan beasiswa penuh bagi calon mahasiswa S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Anggaran program LPDP telah dialokasikan sebesar Rp 25 triliun pada 2024.

Peningkatan kesejahteraan guru juga tak luput dari perhatian Pemerintah. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan guru telah diwujudkan melalui pengangkatan 544.292 PPPK tenaga pendidikan sejak tahun 2021.

Adanya pengangkatan tersebut dapat memberi harapan bagi para tenaga pendidikan honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Peran APBN dalam Pendidikan

Dana APBN sangat berperan penting dalam membiayai belanja pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN.

Secara statistik, peningkatan anggaran pendidikan diikuti dengan peningkatan nilai IPM, khususnya dimensi pengetahuan.

Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, Indonesia masih memiliki banyak “pekerjaan rumah”, salah satunya adalah meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan rasio lulusan perguruan tinggi.

Berkembangnya teknologi automasi dan kecerdasan buatan telah membuat pasar tenaga kerja global menjadi lebih kompetitif.

Oleh karena itu, penguatan APBN sangat diperlukan untuk menjamin akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang inklusif bagi masyarakat.

Ruang fiskal yang cukup sangat diperlukan bagi APBN untuk dapat terus membiayai program-program prioritas nasional, khususnya pendidikan.

Salah satu upaya memperlebar ruang fiskal pada APBN adalah melalui penguatan sistem perpajakan di Indonesia.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui core tax.

Namun, upaya ini juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Saat ini, rasio pajak Indonesia berada di angka 10,21 persen. Berdasarkan data OECD pada tahun 2022, rasio perpajakan Indonesia termasuk yang paling rendah di ASEAN.

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah sektor informal yang masih tinggi. Artinya ada keuntungan dari perputaran ekonomi informal yang belum berkontribusi pada penerimaan negara.

Salah satu solusi kebijakan yang telah diterapkan oleh DJP adalah melalui program pemadanan NIK dan NPWP.

Sebagai penerimaan negara terbesar, peran pajak sangat signifikan untuk mengakselerasi investasi pendidikan melalui belanja negara.

Oleh karena itu, kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dapat ikut membantu pencapaian salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.