BI Belum Khawatir Inflasi

Jakarta, Kompas - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Tingkat suku bunga acuan ini dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014, yakni sekitar 4,5 persen.

”Bank Indonesia akan memperkuat operasi moneter melalui penyerapan ekses likuiditas yang lebih besar ke tenor yang lebih jangka panjang,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution kepada pers seusai rapat Dewan Gubernur BI, di Jakarta, Kamis (11/4).

BI akan melakukan langkah tersebut setelah mencermati meningkatnya tekanan inflasi jangka pendek harga bahan pangan belakangan. Selain itu juga masih berlanjutnya tekanan terhadap keseimbangan eksternal.

Penuturan Darmin, BI juga tetap mewaspadai sejumlah risiko terhadap tekanan inflasi tersebut. Respons kebijakan moneter akan disesuaikan dengan kebutuhan.

BI akan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental yang diperkuat dengan percepatan upaya-upaya pendalaman pasar valuta asing.

”BI juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah dengan fokus upaya menekan defisit transaksi berjalan dan meminimalkan potensi tekanan inflasi dari sisi volatile foods (bahan pangan), termasuk kebijakan impor hortikultura,” kata Darmin.

Keputusan rapat Dewan Gubernur BI tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain pemulihan ekonomi global yang tidak seoptimistis prakiraan sebelumnya dan masih dibayangi ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 diperkirakan 6,2-6,6 persen atau lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya yang 6,3-6,8 persen.

Indeks harga konsumen pada Maret 2013 yang mencapai 0,63 persen berdasarkan data bulanan (month to month/mtm) atau 5,90 persen berdasarkan data tahunan (year on year/yoy) didorong gejolak harga pangan.

Inflasi kelompok bahan pangan sangat tinggi, yakni 2,44 persen (mtm) atau 14,20 (yoy). ”Khususnya pada bawang putih, bawang merah, dan cabai akibat gangguan pasokan terkait kebijakan impor yang diterapkan pemerintah,” ujar Darmin.