Masyarakat Bali Kecewa, Pemerintah Jokowi Masih Bergeming soal Reklamasi Teluk Benoa

Gendo lebih lanjut menerangkan, hasil kajian dari lima universitas itulah yang menjadi dasar investor dan Gubernur Bali untuk terus berupaya mereklamasi Teluk Benoa.

Pada 30 Desember 2013, Gubernur Bali meminta kepada pemerintah pusat agar mengubah tata ruang Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang diatur dalam Perpres 45 tahun 2011.

“Khususnya kawasan Teluk Benoa yang tadinya statusnya kawasan konservasi menjadi pemanfaatan. Permintaan itu sudah jelas sekali berupaya mencoret status konservasi Teluk Benoa, agar bisa direklamasi,” imbuh Gendo.

“Pada 2014 permintaan Gubernur diamini oleh Pak Presiden SBY. Akhinya pada 30 Mei 2014, terbitlah Perpres 51 tahun 2014, sebagai perubahan rencana tata ruang Sarbagita,” kata dia lagi. (Lihat : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014)

Saat ini Gendo menegaskan, masyarakat 23 desa di pesisir Teluk Benoa mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk segera mencabut Perpres 51 tahun 2014 tersebut.
(Baca: Susi: Kondisi Hutan Bakau di Teluk Benoa Menyedihkan Sekali)

Sebabnya, beleid itu jelas-jelas mengakomodasi kepentingan investor Teluk Benoa.

Salah satu indikasinya jelas terlihat pada Pasal 101 A ayat (6) yang menyebutkan, revitalisasi dengan cara reklamasi paling luas 700 hektare (ha).

“Yang membuat kami terheran-heran, isi dari pasal 101 A itu sama persis dengan pernyataan pihak Artha Graha tanggal 28 Januari 2014 di Harian KOMPAS atau  tiga bulan sebelum Perpres 51 tahun 2014 terbit,” ucap Gendo.

Dalam pemberitaan di Harian KOMPAS edisi 28 Januari 2014, investor menyatakan bahwa mereka akan mereklamasi atau merevitalisasi seluas 700 ha.

“Artinya, dugaan kami tidak ada sesuatu yang kebetulan. Agak aneh kemudian apabila pasal 101 A sama dengan pernyataan investor tiga bulan sebelumnya,” ucap Gendo.

“Kedua, terjadi manipulasi dan upaya-upaya kekuasaan untuk memuluskan investor agar bisa mereklamasi Teluk Benoa. Pada detik itulah kami berfikir negara kalah dengan korporasi. Negara kita kalah dengan perusahaan,” tukas Gendo.