"Satu-satunya Negara yang Memiliki Menteri BUMN Hanya Indonesia..."

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pembentukan holding berbagai sektor perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga munculnya konsep superholding yang kabarnya bakal melenyapkan Kementerian BUMN mendapat tanggapan dari eks pejabat Kementerian BUMN.

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan, pada saat ia menjabat Sesmen BUMN (2005-2010) Menteri BUMN kala itu merancang bahwa pada tahun 2014, sudah tidak ada lagi Kementerian BUMN. Kementerian BUMN direncanakan digantikan oleh superholding BUMN.

“Karena saya membaca, Kementerian BUMN tidak punya peran apapun dalam mendorong korporasi, kecuali membirokrasikan BUMN dan menjadi pintu intervensi non-korporasi,” kata Said dalam sebuah bincang-bincang on air, di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Said menjelaskan, yang ia maksud dengan intervensi non-korporasi adalah jabatan politis yang disandang Menteri BUMN, sementara ada aktivitas korporasi yang harus ditangani. Bahkan Said mengatakan, waktu itu direncanakan pejabat tertinggi superholding BUMN adalah seorang direktur utama yang setara dengan menteri, tetapi bukan menteri.

“Jadi seperti Jaksa Agung atau Panglima TNI. Dan, satu-satunya negara yang memiliki Menteri BUMN hanya Indonesia. China, Rusia enggak punya. Mereka tidak mau mencampur-aduk antara birokrasi dengan korporasi,” ujar Said.

Saat ini, seiring dengan mulai dibentuknya berbagai macam holding BUMN, Said melihat pemerintah Jokowi serius untuk memisahkan kedua hal tersebut.

“Itu langkah bagus, kalau dulu setengah-setengah hati,” ucap Said.

Dia berpesan, ke depan setelah semua holding BUMN terbentuk, tidak ada lagi intervensi-intervensi non-korporasi dari oknum-oknum politisi.