Tarik Aturan Pajak "E-commerce, Menkeu Hindari Kegaduhan Jelang Pilpres

Kompas.com - 31/03/2019, 12:03 WIB
Ilustrasi e-commerce usabilitygeek.comIlustrasi e-commerce

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba saja menarik aturan tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik ( e-commerce).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai hal ini bisa dipahami di tengah kontestasi politik jelang Pilpres 2019.

"Keputusan ini bisa dipahami di tengah kontestasi politik yang rawan menimbulkan kegaduhan," ujarnya, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Selain itu aturan tersebut juga bisa menimbulkan penggiringan opini yang dapat merugikan pemerintah. Sebab kata dia, kebijakan perpajakan bagi e commerce termasuk isu yang sensitif.

Dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu, aturan perpajakan e-commerce ini juga menjadi sorotan capres nomor 02 Prabowo Subianto. Padahal beberapa kali pemerintah mengatakan tak ada pajak baru baru e-commerce.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aturan terhebat hanya mengatur tata cara pemungutan pajak e-commerce saja.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, aturan yang ada di PMK 210 Tahun 2018 tersebut menimbulkan banyak simpang siur adanya ketentuan baru pajak e-commerce di masyarakat.

"Itu kami tarik dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April 2019 ada pajak itu enggak benar," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X