Agar Pensiunan PNS Bahagia, BKN Rilis Aturan Ini

Kompas.com - 22/04/2019, 12:03 WIB
Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS) KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) resmi mengeluarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, 26 Maret 2019 lalu.

Aturan tersebut keluar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sekaligus mempersiapkan PNS agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia.

Dalam Peraturan ini disebutkan, PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan BKN ini, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Layakkah Anggota DPR Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup?

Selama masa persiapan pensiun, PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun sebesar satu kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Namun, dalam hal alasan kepentingan dinas yang mendesak, permohonan masa persiapan pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan.

Permohonan untuk mengambil masa persiapan pensiun, menurut Peraturan ini, diusulkan secara tertulis kepada:

a. Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau

b. melalui PPK melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.

Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat satu bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun. Selanjutnya, Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Ditegaskan dalam Peraturan ini, sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Baca juga: Ingin Kaya saat Pensiun? Milenial Harus Lakukan 2 Hal Ini

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Whats New
Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Whats New
Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Whats New
Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Whats New
Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Whats New
Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Spend Smart
5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

Whats New
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Whats New
Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Whats New
Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Whats New
Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Whats New
Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Spend Smart
Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Whats New
Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Whats New
Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X