Agar Pensiunan PNS Bahagia, BKN Rilis Aturan Ini

Kompas.com - 22/04/2019, 12:03 WIB
Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS) KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) resmi mengeluarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, 26 Maret 2019 lalu.

Aturan tersebut keluar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sekaligus mempersiapkan PNS agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia.

Dalam Peraturan ini disebutkan, PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan BKN ini, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Layakkah Anggota DPR Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup?

Selama masa persiapan pensiun, PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun sebesar satu kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Namun, dalam hal alasan kepentingan dinas yang mendesak, permohonan masa persiapan pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan.

Permohonan untuk mengambil masa persiapan pensiun, menurut Peraturan ini, diusulkan secara tertulis kepada:

a. Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau

b. melalui PPK melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.

Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat satu bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun. Selanjutnya, Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Ditegaskan dalam Peraturan ini, sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Baca juga: Ingin Kaya saat Pensiun? Milenial Harus Lakukan 2 Hal Ini

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Peneterasi Ekspor Buah Naga ke China

Pemerintah Dorong Peneterasi Ekspor Buah Naga ke China

Whats New
Dibuka Hari Ini, Berikut Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Dibuka Hari Ini, Berikut Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Work Smart
Jokowi Teken Aturan Gaji Ke-13, Berikut Rincian Besarannya

Jokowi Teken Aturan Gaji Ke-13, Berikut Rincian Besarannya

Whats New
Pemerintah Atur Biaya Komisi Pelatihan Kartu Prakerja, Maksimal 15 Persen

Pemerintah Atur Biaya Komisi Pelatihan Kartu Prakerja, Maksimal 15 Persen

Whats New
Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X