Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Baru

Kompas.com - 16/05/2019, 13:41 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro Negara pada acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibukota di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) untuk membangun ibu kota baru. Sementara itu, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 446 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.

"Sehingga setiap tahun APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Dana APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar. Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 40.000 hektar.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, APBN digelontorkan untuk membangun istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, serta ruang terbuka hijau.

Sementara sisanya, pemerintah akan mengandalkan BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta menggandeng swasta dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

Bambang mengatakan, skema KPBU dibutuhkan untuk membanguan infrastruktur utama pemerintahan (selain yang sudah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang.

"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar Bambang.

BUMN akan ditugasi untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas antara ibu kota baru dan wilayah lain, seperti pembangunan bandara dan pelabuhan. Walaupun demikian, pemerintah masih berupaya untuk mencari lokasi ibu kota baru yang sudah memiliki bangunan bandara serta pelabuhan.

Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar

Setidaknya terdapat dua lokasi yang saat ini sudah dipertimbangkan menjadi ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X