Dari 27 Korban Kebakaran Pabrik Korek, Hanya Seorang yang Didaftarkan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 24/06/2019, 09:41 WIB
Ilustrasi api.
PIXABAY/Myriams-FotosIlustrasi api.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada 1 orang korban musibah kebakaran pabrik korek api gas milik PT Kiat Unggul di Langkat, Sumatera Utara. Hal itu karena dari 27 korban tewas kebakaran yang terjadi pada Jumat (21/6/2019) itu, hanya 1 yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Atas peristiwa ini, kami mengimbau kepada seluruh perusahaan agar selalu tertib dalam melaporkan jumlah pekerja dan upah yang diterima oleh pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan," sebut Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif dalam keterangan resminya, yang dikutip Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Menurut dia, berdasarkan hasil verifikasi Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang telah diturunkan ke lapangan, tercatat hanya 1 orang pekerja atas nama Gusliana yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Binjai.

"Peserta kami yang menjadi korban musibah kebakaran pabrik korek api gas kami pastikan akan mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan," sebutnya

Baca juga: Polisi Ringkus Bos Besar Pabrik Korek Api yang Terbakar.

Gusliana, mandor yang bekerja di lokasi pabrik pada saat musibah terjadi, telah didaftarkan oleh PT Kiat Unggul sejak Oktober 2018 dengan upah Rp 2.938.525. Atas hal tersebut lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan layanan pendataan dan kunjungan ke rumah duka untuk memastikan ahli waris segera mendapatkan haknya.

“Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp 150,4 Juta yang terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana,” ucap Krishna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja diberikan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). 

Namun demikian sampai saat ini menurut dia, masih terdapat perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan. Perusahaan masih melakukan praktik pelanggaran yang di BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

PDS tersebut meliputi PDS upah, yakni upah yang dilaporkan oleh perusahaan belum upah yang diterima secara rutin oleh pekerja (take home pay).

Kemudian ada juga PDS Tenaga Kerja, yakni belum keseluruhan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.