Asosiasi: Pemerintah Akan Kaji Pencabutan Pungutan Ekspor CPO

Kompas.com - 26/06/2019, 13:40 WIB
Ilustrasi kelapa sawit AFP PHOTO / ADEK BERRYIlustrasi kelapa sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang akan mengkaji permintaan petani untuk mencabut pungutan ekspor CPO. Ini berdasarkan pertemuan APPKSI dengan pihak Kemenko Kemaritiman.

Sekretaris Jenderal APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan, kedatangan APPKSI ke kantor Kemenko Maritim diterima oleh Sekretaris Menko Kemaritiman. Pertemuan dilakukan pada Selasa (25/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah menghapus pungutan ekspor CPO. Saat ini pungutan tersebut tengah dihentikan sementara, namun rencananya akan kembali diberlakukan pada 1 Juli 2019.

Baca juga: CPO Didiskriminasi, Pengusaha RI Siap Gugat Uni Eropa

"Kami diterima oleh sekretarisnya Pak Luhut. Kami sampaikan bahwa kami menolak perberlakuan kembali pungutan itu. Kalau bisa dihapus saja," ujar Arifin dalam keterangannya, Rabu (26/6/2019).

Arifin menyatakan, alasan petani kelapa sawit menolak diberlakukan kembali pungutan tersebut adalah berpotensi membuat harga kelapa sawit di tingkat petani anjlok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alasannya karena jatuhnya harga TBS (tandan buah segar) sawit. Ini yang merasakan ini para petani plasma. Pungutan ini juga tidak ada gunanya juga untuk petani plasma. Ini tidak sesuai dengan UU perkebunan dan rawan penyelewengan," tutur Arifin.

Padahal, imbuhnya, saat ini harga TBS kelapa sawit sudah mulai merangkak naik, meskipun masih belum sesuai harapan para petani.

Baca juga: Karet, Sawit, Kakao dan Kopi Jadi Produk Ekspor Utama Indonesia

"Sekarang masih merangkak naik, belum stabil. Petani plasma belum sepenuhnya merasakan kenaikan. Jadi kalau itu diberlakukan maka akan menekan harga lagi," ungkap dia.

Menurut Arifin, pihak Kemenko Kemaritiman telah berjanji mempelajari lebih jauh mengenai tuntutan para petani kelapa sawit. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji kembali memanggil para petani guna membahas masalah ini.

"Pak Luhut berjanji akan concern masalah petani ini. Karena dari awal beliau sudah concern sekali.Dia berjanji untuk kembali memanggil kita dari petani, akan membuka mediasi. Tapi beliau harus mempelajari dulu masalahnya. Sejauh ini kami menunggu untuk diundang lagi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.