Kompas.com - 18/07/2019, 18:11 WIB
Ilustrasi proyek infrastruktur Kementerian PUPRIlustrasi proyek infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ekonom Makro Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menilai, defisit anggaran tak akan mempengaruhi anggaran belanja infrastruktur. Artinya, anggaran infrastruktur diprediksi tak akan dikurangi meski defisit APBN bulan Juni 2019 terus melebar alias naik.

"Belanja infrastruktur itu penting, biasanya yang penting tidak dikurangi. Kemungkinan yang akan dikurangi adalah Kementrian dan Lembaga (K/L) yang APBN-nya tak habis hingga akhir tahun," kata Putera Satria Sambijantoro kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Sebab, kata Satria, pengeluaran anggaran pemerintah pusat akan disesuaikan berdasarkan prestasi. Jika dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementrian Keuangan, prestasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani masalah infrastruktur memiliki tingkat realisasi yang memuaskan.

Baca juga: Defisit Anggaran Terus Melebar, Akhir Tahun Diprediksi Lampaui UU APBN 2019

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenhub realiasasinya bagus sebesar 46,3 persen dan 53,9 persen dari kontrak yang dianggarkan, dengan masih banyak proyek infrastruktur dan tender di jalur pipa," ujar Satria.

Adapun dalam data tersebut, nilai kontrak yang dilakukan K/L sampai bulan Juni 2019 mencapai Rp 173,95 triliun.

Sebelumnya, pada Selasa (16/7/2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2019 mengalami pelebaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) pada periode Juni 2019 mengalami defisit sebesar Rp 135,8 triliun.

Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 110,56 triliun atau 0,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit tersebut setara dengan 0,84 persen dari PDB. Selain itu, realisasi tersebut juga setara dengan 54,3 persen dari estimasi APBN 2019 yang memerkirakan defisit hingga akhir tahun sebesar Rp 296 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
Ingat, Beli Tiket Kereta Api Kini Wajib Pakai NIK

Ingat, Beli Tiket Kereta Api Kini Wajib Pakai NIK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.