IMF: Perang Dagang Lebih Rugikan China Ketimbang AS

LONDON, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan, perang dagang lebih merugikan China dibandingkan Amerika Serikat (AS). Hal ini dinyatakan IMF dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi global teranyarnya.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (24/7/2019), IMF menyatakan outlook pertumbuhan ekonomi global lebih suram dibandingkan pada tiga bulan lalu. Ini disebabkan dampak perang dagang AS-China, ketidakpastian terkiat Brexit, dan dampak sanksi yang dijatuhkan kepada Iran terhadap harga minyak dunia.

Dalam World Economic Outlook, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,1 persentase poin menjadi 3,2 persen pada tahun 2019 dan 3,5 persen pada 2020.

Baca juga: IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini dan 2020

IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS dari 2,3 persen menjadi 2,6 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China dikoreksi dari 6,3 persen menjadi 6,2 persen pada tahun ini.

"Di China, dampak negatif kenaikan tarif dan melemahnya permintaan eksternal telah menambah tekanan terhadap perekonomian yang tengah berada dalam perlambatan struktural dan membutuhkan penguatan pengaturan untuk menurunkan tingginya ketergantungan terhadap utang," tulis IMF dalam laporannya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang atau emerging markets secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 4,1 persen pada tahun ini, turun 0,3 persentase poin dibanding proyeksi yang dirilis pada April 2019. Ekspansi terpantau melambat di Rusia, Brazil, India, dan Meksiko.

Baca juga: Imbas Perang Dagang, Lebih dari 50 Perusahaan Asing Kabur dari China

Meski menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS, IMF memperingatkan pula kepada Gedung Putih terkait risiko perang dagang.

"Langkah kebijakan multilateral dan nasional sangat penting untuk menempatkan pertumbuhan (ekonomi) global pada pijakan yang lebih kuat," kata IMF.

Lembaga internasional tersebut menyatakan, negara-negara seharusnya tidak menggunakan tarif untuk menangani neraca perdagangan bilateral atau sebagai pengganti dialog guna menekan negara lain untuk melakukan reformasi.