Menteri-menteri Debat soal Mobil Listik, Ini Kata Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meminta Presiden Joko Widodo segera meneken Perpres Mobil Listik agar tidak ada tarik menarik.

Hal ini lantaran terjadinya pro kontra diantara anggota Kabinet Kerja, bahkan terjadi perdebatan yang tak kunjung selesai antar para menteri.

"Ya kami ngerti mungkin ada beberapa kepentingan yang memang mereka perjuangkan, tetapi kita harus melihat ujungnya nih," ujarnya di Jakarta, Senin (29/7/2018).

Baca juga: Jonan Sebut Ada Perdebatan Antar Menteri soal Perpres Mobil Listrik

"Kalau kita ingin mobil listrik sekedar ada saja ya tarik-tarikan, tetapi kalau kita ingin ini jadi benar-benar, udah segera teken (Perpresnya)," sambung Rosan.

Dunia usaha kata dia, sudah menanti-nantikan Perpres Mobil Listik sebagai aturan dasar pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Perpres itu juga dinilai penting karena saat ini penggunaan mobil listrik sudah menjadi tren global. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus segera mengembangkan mobil listrik.

"Karena itu kan mengurangi penggunaan fuel kan. Bukan itu saja tetapi mendukung clean energi, dan memang insentif ini ditunggu juga oleh pengusaha," kata Rosan.

Baca juga: Luhut Sebut 2 Lokasi Hyundai untuk Bangun Pabrik Mobil Listrik

Sebelumya, seperti dikutip dari Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro kontra di antara anggota Kabinet Kerja.

"Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan," ungkap Ignasius Jonan di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Proses perdebatan panjang antar menteri itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional.

Baca juga: Susi dan Jonan “Sentil” Sri Mulyani soal Insentif Mobil Listrik