Pembangunan Pertanian Berhasil Dorong Kinerja Positif Ekonomi Makro

KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Politik Pertanian Universitas Trilogi sekaligus pembina Indonesia Food Watch (IFW) Muhamad Karim menilai kebijakan pembangunan pertanian era pemerintahan Presiden Jokowi mampu berkontribusi dalam mendorong kinerja positif ekonomi makro.

"Pertama, melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) program pertanian selama empat tahun ini berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen," ujarnya melalui rilis tertulis, Kamis (15/8/2019).

Kedua, lanjut Karim, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Usaha Tingkat Petani (NUTP) yang mengukur daya beli petani naik menjadi 0,42 persen dan 5,45 persen di tahun yang sama.

Baca juga: Kementan: Indonesia Perlu Tingkatkan Keragaman Jenis Pupuk

Hingga saat ini NTP dan NTUP ini masih digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. 

Artinya dengan data ini kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman patut diakui berhasil menyentuh mengurai akar masalahnya," bebernya lagi.

Ketiga, kata Karim, kebijakan pangan Mentan dalam mengungkit ekspor pun berbuah manis.

Peningkatan pendapatan

Faktanya, akumulasi nilai ekspor sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp 1.764 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 29,7 persen.

Keempat, BPS pun mencatat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan investasi di sektor pertanian melejit.

Jika pada 2013 PDB pertanian masih di angka Rp 994,8 triliun, 2014 menjadi Rp 1.089,6 triliun, 2015 naik sebesar Rp 1.184 triliun, 2016 sebanyak Rp1.267 triliun, 2017 sekitar Rp1.344,7 triliun dan pada 2018 naik menjadi Rp1.463,9 triliun.

Di sisi nilai investasi pertanian juga mengalami peningkatan.

Baca juga: Bappenas: Program Kementan Berhasil Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Jika diakumulasikan nilai investasi pertanian sejak 2013-2018 mencapai Rp 241 triliun atau meningkat sekitar 110,2 persen.

"Ini bukan angka yang sedikit dalam mendongkrak nilai investasi," beber Karim. 

Lebih lanjut, Karim menuturkan kinerja kebijakan pertanian pun berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen pada 2018.

Hal ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan, salah satunya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Baca juga: Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Segel Ruangan di Kemendag dan Kementan

"Faktanya memang selama era Jokowi-JK, nyaris tidak ada kasus tentang kelaparan yang melanda masyarakat seperti kasus yang makan nasi aking. Kita malah ekspor beberapa komoditas pangan strategis," tegasnya.