[POPULER MONEY] Spider-Man Tak Lagi di Marvel | Kisah Partner Bisnis Kaesang

Selain itu, ada juga perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tetapi melaporkan gaji karyawan lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya sama, yakni untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai.

Seperti diketahui, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan karyawan perusahaan swasta harus membayar 5 persen dari gaji pokok untuk iuran. Namun, tidak semua iuran ditanggung oleh karyawan sebab 4 persennya dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya 1 persen dibayar karyawan. Selengkapnya silakan baca di sini.

4. BKN: Pembukaan Pendaftran CPNS Usai Pelantikan Presiden

Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil ( CPNS) akan dibuka usai pelantikan presiden pada Oktober 2019 mendatang.

“Karena kan pemerintahan baru, presiden dilantik Oktober, mulainya (pendaftaran CPNS) setelah pelantikan presiden,” ujar Bima di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Namun demikian, Bima belum bisa memastikan tanggal pastinya pembukaan pendaftaran CPNS 2019 tersebut. Sebab, semuanya tergantung keputusan menteri terkait. “Mulai Oktober itu kalau menterinya masih sepakat. Kalau ada pemikiran beda ya (kebijakan) bisa beda lagi,” kata Bima.

Kendati begitu, Bima memastikan seluruh kesiapan infrastruktur untuk perekrutan CPNS telah disiapkan. “Kita kuota (perekrutan) CPNS 100.000. Tapi kan mungkin enggak akan terpakai semua. Kita lihat ketersediaan anggaran dan gaji,” ucap dia. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Direksi dan Pengawas BPJS Kini Hanya Dapat THR, 7 Tunjangan Lain Dihapus

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah menghapus berbagai tunjangan untuk direksi dan dewan pengawas BPJS. Tercatat ada 7 tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS yang dihapuskan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

"Tunjangan-tunjangan yang lain kemudian kami hilangkan," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Lantas apa saja tujuh tunjangan itu? Sri Mulyani menyebutkan selama ini direksi dan dewan pengawas BPJS memiliki 8 tunjangan.

Tunjangan tersebut yakni tunjangan hari raya, tunjangan keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, fasiltas kesehatan dan fasilitas olahraga.

Kini setelah adanya evaluasi, Sri Mulyani hanya mempertahankan tunjangan hari raya untuk direksi dan dewan pengawas BPJS. Adapun 7 tunjangan lain ditiadakan. Sebagai gantinya, Sri Mulyani memberikan gaji ke-13 untuk direksi dan dewan pengawas BPJS seperti yang berlaku untuk PNS dan anggota TNI-Polri. Selengkapnya silakan baca di sini.