Kadin Sarankan Ibu Kota Baru Sepenuhnya Pakai Kendaraan Listrik

Kompas.com - 27/08/2019, 16:13 WIB
Ilustrasi mobil listrik. The GuardianIlustrasi mobil listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah untuk memfokuskan implementasi kendaraan listrik (electronic vehicle/EV) di calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Saran tersebut sejalan dengan keseriusan pemerintah untuk menggarap industri kendaraan listrik dan mendorong percepatannya, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 dan mempertimbangkan berbagai insentif.

"Sebenarnya itu adalah ide yang sangat baik karena saya pun yang termasuk menyarankan. Ibu kota baru kendaraannya hybrid, thats good. Kenapa enggak mulai kendaraan umum dielektrifikasi di sana?" kata Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Roslan menganggap, implementasi ibu kota yang seluruhnya mengguna EV bisa saja terwujud.

Alasannya karena pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan ibu kota baru, sehingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik dan kesiapan industri bisa dicicil dari sekarang.

Baca juga: Pengguna Mobil Listrik Akan Bebas Ganjil Genap

"Kalau saya sih menyarankan. Kan waktunya (pemindahan ibu kota) masih ada 5 tahun lagi. Jadi charging station-nya kita bangun dari sekarang. Saya rasa itu akan menjadi suatu terobosan yang luar biasa," jelas Rosan.

Roslan menilai, jika implementasi tersebut berjalan lancar, calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan akan menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang seluruhnya menggunakan kendaraan listrik.

Pun akan dipuji dan dijadikan kota percontohan di seluruh dunia.

"Kita juga ingin ibu kota akan lebih ideal lagi kalau itu semua berbasis elektrik. Wah, benar-benar smart city dan saya rasa ini akan jadi satu-satunya ibu kota di dunia yang berkendaraan EV. Saya rasa kalau kita melakukan terobosan itu, semua dunia akan menguji," ungkap Rosan.

Baca juga: Diberi Insentif, Mobil Listrik Bisa Lebih Murah 25 Persen

Selain itu, Rosan menuturkan dunia usaha telah memandang positif pemindahan ibu kota, meski jarak ibu kota dengan pusat bisnis yang sejatinya berada di Jakarta akan menjadi lebih jauh.

Namun kata Rosan, hal itu tidak menjadi masalah karena saat ini eranya digital. Misalnya  dalam pengurusan izin usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengembangkan Online Single Submission (OSS) sehingga perizinan usaha tak perlu bertemu secara fisik.

"Saya rasa izin sudah enggak masalah lagi, di BKPM kan sudah ada OSS. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini saya rasa izin seharusnya bisa jauh lebih mudah, lebih transparan, dan accessible," pungkasnya.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Begini Skema Pendanaannya



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X