Indef: Aturan Cukai Hasil Tembakau Tak Optimal Dongkrak Penerimaan Negara

Kompas.com - 28/08/2019, 22:52 WIB
ilustrasi rupiah thikstockphotosilustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penetapan tarif cukai hasil tembakau tidak efektif dalam mendongkrak penerimaan negara.

Sejumlah celah yang ada dalam berbagai peraturan tersebut membuat penerimaan negara dan pengendalian konsumsi rokok tidak optimal.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menjelaskan, ada tiga temuan utama dari hasil kajian Indef terkait kebijakan cukai rokok. Pertama, struktur cukai saat ini masih belum mengakomodir persaingan yang berkeadilan dan cenderung memiliki celah yang mampu dimanfaatkan.

PMK 146/2017 yang direvisi menjadi PMK 156/2018 telah membuat golongan tarif cukai rokok berdasarkan jenisnya yaitu sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT). Golongan tarif tersebut disusun berdasarkan produksi untuk membedakan perusahaan besar dan kecil.

Namun, temuan yang ada saat ini menunjukkan perusahaan besar masih bersaing dengan perusahaan kecil.

Baca juga: KPK Didorong Telusuri Celah Sistem Cukai Rokok

“Golongan tarif berdasarkan jumlah produksi cukup berpengaruh terhadap tingkat persaingan berkeadilan (level playing field),” kata Tauhid dalam keterangannya, Rabu (28/8/2019).

Kedua, dari hasil penelitian sampai April 2019, Indef menemukan bahwa dari tujuh perusahaan rokok multinasional, terdapat indikasi pelaku industri besar yang memproduksi dalam jumlah banyak membayar tarif cukai rokok pada golongan rendah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah telah mengatur bahwa perusahaan dengan penjualan di atas Rp 50 miliar per tahun termasuk kategori usaha besar.

Namun dalam Undang-undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunannya tidak terdapat kategori soal skala usaha industri rokok. Skala usaha industri rokok hanya mengacu pada jumlah produksi rokok.

Ketiga, keberadaan 'diskon rokok' yang menyalahi konsep cukai sebagai instrumen pengendalian dan berpotensi membuka peluang persaingan yang tidak berkeadilan. Tauhid mengatakan diskon rokok terjadi salah satunya akibat level playing field yang tidak setara.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Syarat, Cara, dan Modal untuk Buka Gerai Alfamart

Ini Syarat, Cara, dan Modal untuk Buka Gerai Alfamart

Smartpreneur
Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Tol Layang Japek Ganti Nama, Ingat Lagi Nama Jalan Jokowi di Abu Dhabi

Tol Layang Japek Ganti Nama, Ingat Lagi Nama Jalan Jokowi di Abu Dhabi

Whats New
Bandara Pekon Serai Resmi Berubah Nama Jadi Muhammad Taufik Kiemas

Bandara Pekon Serai Resmi Berubah Nama Jadi Muhammad Taufik Kiemas

Whats New
Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lompatan Teknologi Indonesia

Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lompatan Teknologi Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Modal dan Syarat Buka Indomaret | Seleksi CPNS 2021 Dibuka Mei

[POPULER MONEY] Modal dan Syarat Buka Indomaret | Seleksi CPNS 2021 Dibuka Mei

Whats New
Gempa Malang, Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan Elpiji Aman

Gempa Malang, Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan Elpiji Aman

Whats New
Investor Terbesar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dirikan Kantor Pusat di Indonesia

Investor Terbesar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dirikan Kantor Pusat di Indonesia

Whats New
Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

Rilis
Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Whats New
Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X